Sejarah Demokrasi

Demokrasi yaitu suatu sistem yang asasnya diterapkan oleh hampir seluruh negara di dunia pada saat ini.

Jadi, kebebasannya yang sangat realistis ini, meletakkan rakyat sebagai ujung tombak berdirinya suatu negara supaya demokrasi mudah diterima masyarakat.

Suatu pemerintahan yang memakai prinsip demokrasi akan menjadikan pemerintahannya dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Prinsip itu yang mendasari demokrasi dan menjadikan ciri khas terkenal dari sistem pemerintahan tandingan sosialis dan komunis ini.

Jadi, suatu negara yang demokratis punya tujuan ke depan yang mengarah ke kepentingan rakyat sebagai penduduk dan warga negara dari negara itu sendiri.

Nah, dibawah ini ada sejarah mengenai demokrasi mempunyai buntut yang sangat panjang dan membedah sejarah demokrasi dunia.


1. Sejarah Demokrasi di Yunani

Sejarah Demokrasi di Yunani

Awalnya, sejarah keberadaan Demokrasi di dunia adalah di Yunani, yang dimana waktu itu Yunani mempunyai banyak sekali filsuf bijak.

Mengenai demokrasi Yunani bahkan udah dimulai sejak abad ke-5 SM. Di zaman itu, Yunani yang menjadi negara kota, memusatkan diri di Athena.

Karenanya, Bapak Demokrasi Yunani bernama Cleisthenes lebih dikenal sebagai Bapak Demokrasi Athena. Demokrasi di Yunani membebaskan warga negara buat berbicara dan bersuara di forum terbuka.

Yunani menerapkan demokrasi langsung, yang dimana kekuasaan ada di tangan mayoritas. Sampai saat ini, Yunani masih dianggap sebagai negara yang melahirkan demokrasi di dunia.

Setiap warga negara di Yunani itu bebas mengungkapkan pendapatnya, tapi keputusan tetap akan ditangan golongan mayoritas.

Perbedaan mendasar demokrasi yang diterapkan di Yunani sebagai negara pelopor demokrasi ada pada warga negaranya.

Gak setiap penduduk dianggap sebagai warga negara. Dan, status warga negara resmi ini sangat penting kalo kamu ingin terlibat dalam proses demokrasi politik.

Yunani yang pada waktu itu, masih tergolong negara kota yang cuma menganggap orang-orang asli Yunani berkasta tinggi sebagai warga negara.

Pada masa lalu, perbudakan masih jadi sangat biasa karena belum adanya sejarah HAM yang menjadikan setiap manusia sama di mata hukum masyarakat.

Sistem kerajaan yang feodal turut juga melatarbelakangi keputusan penggolongan masyarakat berdasarkan status dan pekerjaan.

Para orang asing bisa hidup di Yunani dengan aman, tapi gak bisa ikut bersuara karena gak termasuk warga negara. 

Cuma sekitar 30.000 sampai 60.000 penduduk Yunani yang jadi warga negara. Padahal, total jumlah penduduknya mencapai 400.000 jiwa.

Para wanita, para budak, anak-anak, dan laki-laki di bawah 20 tahun gak akan diwajibkan berperang karena gak jadi warga negara.

Setelah menerapkan demokrasi sejak abad ke-5 SM, pemungutan suara perdana baru dilakukan pada abad ke-7 SM.

Tepatnya dengan diselenggarakan Apella (nama pemungutan suara) di Sparta, Yunani membuktikan pemilihan secara langsung, umum, dan bebas rahasia bisa diadakan dengan lancar.


2. Sejarah Demokrasi di Eropa

Sejarah Demokrasi di Eropa

Sekitar abad ke-6 sampai ke-15, demokrasi mulai berkembang di Eropa. Saat itu, kekuasaan di Eropa masih tergantung pada otoritas gereja dan Paus.

Demokrasi tumbuh di Erapa bagian barat, karena kebanyakan kaum budak dan rakyat jelara ingin melepaskan diri dari kebiasan adat.

Karena, pada saat itu Eropa terutama pada bagian barat selalu terkekang dengan posisi budak dibawah tuan.

Kekuasaan otoritas gereja yang gak selalu adil dan menyejahterakan seluruh masyarakat membuat orang-orang kecil merasa gak dihargai. Mereka bangkit dengan mengubah sistem jadi demokrasi.

Beberapa negara di Eropa Barat udah mengaku jadi negara demokratis, tapi masih banyak yang belum sepenuhnya menjalankan sistem demokrasi.

Contohnya: Negara besar yang nyata beralih sistem ke demokrasi tercatat dalam sejarah keruntuhan Uni Soviet.

Setelah negara ini mengalami konflik sampai pecah jadi beberapa negara kecil, negara pecahan ini menerapkan sistem demokratis karena gak ingin mengulang lagi sejarah kelam sosialis dan komunis.


3. Sejarah Demokrasi di Inggris

Sejarah Demokrasi di Inggris

Negara Inggris sangat erat dengan Magna Charta tahun 1215. Tapi, bukan karena sejarah HAM yang diangkat oleh Magna Charta.

Makanya, Magna Charta 1215 juga menyangkut sejarah berdirinya negara demokrasi di dunia.

Piagam besar ini udah ditandatangani oleh beberapa penguasa yang bersedia melaksanakan demokrasi di kalangan sesamanya.

Pemilihan parlementer pertama kali dilaksanakan di Inggris pada tahun 1265. Sebelumnya, sejak dikeluarkannya Magna Charta, orang-orang diluar golongan raja dan bangsawan merasa lebih terlindungi.

Kekuasaan raja yang sebelumnya gak terbatas jadi lebih sempit, karena diberlakukannya Magna Charta. Setiap orang berhak membela dirinya sendiri dan memperjuangkan hak sebagai manusia.

Awalnya, pemilihan parlementer cuma dilaksanakan oleh orang-orang tertentu yang berjumlah 3 % dari total penduduk Inggris.

Seiring berjalannya waktu, sistem Monarki yang awalnya sebagai sistem resmi di Inggris jadi hilang dan diganti dengan sistem demokrasi.

Beberapa imigran dari daratan Inggris pergi ke Amerika Serikat. Di sana, mereka mulai menyebarkan sistem demokrasi yang menggeser keberadaan sistem lama yang mengedepankan keturunan.

Sistem demokrasi diterima masyarakat Amerika Serikat dengan diadakannya majelis umum Virginia. Jadi, bisa dikatakan demokrasi Amerika Serikat dimulai oleh orang Inggris yang bermukim di Virginia pada abad ke-16.


4. Sejarah Demokrasi di Indonesia

Sejarah Demokrasi di Indonesia

Nah, Indonesia itu menjadi salah satu negara di dunia yang menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya.

Sistem demokrasi di Indonesia ini, mulai berkembang secara dewasa sejak terlepas dari penjajahan Belanda dan juga Jepang.

Para tokoh pendiri bangsa saat itu, emang udah memilih sistem demokrasi sebagai alat buat mengatur sistem pemerintahan negara.

Perjalanan demokrasi di Indonesia sangat identik dengan faktor politik, maka gak heran kalo pada masa awal negara didirikan, Indonesia sempat beberapa kali mengalami proses pergantian sistem demokrasi.

Nah, berikut ini sistem demokrasi parlementer dan sistem demokrasi terpemimpin di Indonesia, yaitu:

Penerapan Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Pada awal pemerintahan Indonesia yaitu periode 1950 sampai 1959 ini, pemerintahan Indonesia memakai UUD sementara sebagai landasan hukum konstitusi negara.

Sekarang demokrasi di Indonesia bisa dibilang mengalami kajayaan, karena hampir semua aspek pemerintahan dan politik dijalankan dengan sistem demokrasi.

Sistem Demokrasi Terpimpin (1959-Orde Baru)

Lalu pada tahun 1959, terjadi perubahan sistem dari demokrasi parlementer jadi sistem demokrasi terpimpin.

Hal ini didasari oleh ketidaksukaan presiden Soekarno terhadap sikap dari partai-partai politik di Indonesia tersebut.

Ada beberapa partai politik yang cenderung lebih berpihak kepada kepentingan internalnya sendiri, dibandingkan memihak kepada kepentingan nasionalnya.

Jadi, Presiden Soekarno menganggap sistem demokrasi parlementer ini gak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang cenderung dipengaruhi oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Sistem Demokrasi Orde Baru (1966-1998)

Berlanjut pada masa transisi dari order lama ke orde baru atau lebih tepatnya pada masa pemerintahan presiden Soeharto, sistem demokrasi Indonesia bisa dibilang berantakan.

Hak rakyat gak tersampaikan secara penuh dalam jalannya pemerintahan.

Saat itu, pemerintah membatasi hak dan kewajiban warga negara, terbukti dengan proses rotasi jabatan kekuasaan yang hampir gak pernah terjadi.

Rotasi perpindahan kekuasaan cuma berlaku buat sebagian kecil pejabat-pejabat rendah seperti kepala desa, dan juga camat.

Saat itu, juga ada pejabat tinggi yang diganti cuma pada pergantian jabatan wakil Presiden. Pergantian rotasi kekuasaan gak berlaku buat presiden pada masa itu, hal ini sangat gak mencerminkan ciri-ciri dari demokrasi.

Demokrasi Pasca Runtuhnya Orde Baru (Masa Reformasi)

Amarah seluruh rakyat akhirnya meledak, dengan melakukan protes besar-besaran terhadap sistem pemerintahan orde baru saat itu.

Tepatnya pada tahun 1998, seluruh rakyat menuntut presiden Soeharto buat mundur dari kursi jabatannya atau kekuasaannya.

Karena, presiden Soeharto dianggap udah terlalu jauh memonopoli kekuasaan dan mencemari semangat demokrasi yang udah berlaku di Indonesia.

Peristiwa 1998 itu, bisa dijadikan sebagai awal menuju kedewasaan demokrasi buat seluruh rakyat Indonesia.

Dimulai dengan proses amandemen UUD 1945, yang diarahkan buat memperbaiki aspek-aspek kehidupan berbangsa.

Lebih khususnya terkait dengan permasalahan pembagian kekuasaan di lembaga-lembaga pemerintahan.

Setelah pemerintahan presiden Soeharto runtuh dan berganti dengan pemerintahan presiden Habibie, Indonesia benar-benar mengalami perubahan sistem demokrasi yang sangat signifikan.

Dengan diberlakukannya kebebasan pers sebagai sarana atau ruang publik sebagai alat buat memudahkan hubungan negara dengan warga negara.

Selain itu, warga negara juga dapat kesempatan buat ikut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga diberlakukan sistem pemilu multi partai.


Itulah tadi, penjelasan lengkap mengenai Sejarah Demokrasi di Dunia. Semoga bisa bermanfaat dan membantu kalian dalam belajar 😀

Avatar
Aditya Rangga

Pelajar yang insyaallah tidak pelit ilmu

Update : 26 Juni 2020 - Published : 26 Juni 2020