Pernah dengar istilah suprastruktur politik? Apa sih itu suprastruktur politik?

Nah, buat kamu yang penasaran, atau sedang mencari materi tentang suprastruktur politik, kamu bisa nih simak pembahasan lengkapnya berikut ini!

Apa Itu Suprastruktur Politik?

Dilihat dari pengertiannya, suprastruktur politik merupakan

Suatu struktur pemerintahan dalam berpolitik, terdiri dari lembaga negara beserta hubungan dan kekuasaannya satu sama lain.

Biasanya kamu akan lebih mengenal struktur kelembagaan tersebut ketika masa pemilu dimana beberapa lembaga negara mendapatkan sosialisasi dan sorotan yang lebih ke publik.

Negara Indonesia merupakan negara yang juga menganut sistem pemerintahan dengan menggunakan ilmu politik. Berbagai politik bersaing untuk mendapatkan kekuasaan.

Kekuasaan yang diberikan kepada anggota partai politik tidak bisa lepas dari lembaga negara.

Adapun sistem pemerintahan Indonesia juga dibagi menjadi tiga lembaga yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Fungsi Suprastruktur Politik

Sebagai sarana pendidikan politik merupakan fungsi yang paling mudah untuk ditemukan. Setiap warga negara sudah selayaknya mendapatkan pendidikan politik yang tepat melalui suprastruktur tersebut.

Pendidikan menjadi faktor penting yang tercantum di pembukaan UUD 1945. Selain itu, pendidikan politik juga membuat seorang warga negara menjadi lebih berperan aktif dalam bernegara.

Fungsi lain tentu saja sebagai sarana komunikasi politik, seleksi kepemimpinan, dan yang terakhir untuk menyalurkan aspirasi rakyat.

Lembaga negara telah diatur sedemikian rupa melalui suprastruktur tersebut sehingga dapat menampung aspirasi dari golongan paling bawah untuk di salurkan ke pejabat yang lebih tinggi dan pada akhirnya akan menghasilkan keputusan politik yang sesuai aspirasi rakyat.

Tujuan Suprastruktur Politik

Kamu sudah tahu seberapa besar fungsi struktur lembaga negara yang bisa menyentuh aspirasi rakyat hingga yang paling bawah. Suatu negara juga memiliki beberapa tujuan di bawah ini yang diharapkan bisa terwujud dengan adanya suprastruktur politik.

1. Tujuan pembagian kekuasaan

Sebagai negara demokrasi, pembagian kekuasaan adalah hal penting, sehingga suprastruktur tersebut dibutuhkan.

Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang serta untuk menghindari munculnya pemimpin ditaktor.

Dengan pembagian kekuasaan, kekuasaan pemimpin dapat di awasi melalui lembaga negara yang berwenang, begitu pula terhadap lembaga tinggi negara yang lainnya.

2. Tujuan organisasi negara

Organisasi tidak hanya ada di karang taruna loh guys! Dengan adanya organisasi negara, kemudahan bisa didapatkan baik bagi pejabat publik maupun untuk rakyat itu sendiri.

Setiap bidang memiliki lembaga tersendiri yang sudah terhubung baik itu yang di daerah maupun yang berada di pusat. Setiap bidang juga telah diberi tugas dan wewenang masing-masing.

3. Tujuan menyalurkan aspirasi

Seperti yang dijelaskan di atas, aspirasi rakyat ternyata juga masuk dalam tujuan suprastruktur dalam berpolitik.

Secara rinci, aspirasi tersebut misalnya saja datang dari lembaga negara di daerah, yang kemudian dapat disampaikan ke lembaga pusat melalui kekuasaan dan hubungan dari lembaga negara tersebut.

Masing-masing daerah tentu saja memiliki perwakilan lembaga negara masing-masing.

4. Tujuan mencapai pembangunan

Pada akhirnya, kamu akan lebih paham bahwa suprastruktur dalam berpolitik memiliki tujuan akhir yang mulia yaitu untuk mencapai pembangunan negara secara nasional.

Negara indonesia termasuk negara dengan cita-cita luhur yang terkandung di pembukaan UUD 1945, yang salah satunya bisa terwujud melalui adanya suprastruktur yang dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Contoh Suprastruktur Politik di Indonesia

Agar kamu lebih tahu dan lebih paham terhadap bagaimana lembaga negara memiliki kekuasaan dan hubungannya masing-masing, berikut ini adalah beberapa contoh suprastruktur dalam berpolitik yang ada di Indonesia.

1. Lembaga Konstitutif / MPR

Lembaga Konstitutif yang berada di Indonesia disebut MPR.

Asal kamu tahu, dahulu sebelum di amandemen MPR merupakan lembaga negara tertinggi yang ada di Indonesia, bahkan lebih tinggi dari presiden sekalipun.

MPR memiliki kekuasaan tertinggi, sehingga kekuasaan yang dimilikinya masih terlalu tinggi dibandingkan lembaga negara lainnya seperti lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

2. Presiden dan Wakil Presiden

Tentu kamu sudah tahu kalau Presiden dan Wakil Presiden adalah salah satu lembaga negara yang memiliki kedudukan dan kekuasaan yang tinggi.

Kini, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa aspirasi rakyat dapat tersalurkan secara langsung melalui surat suara yang mereka coblos ketika pemilihan umum.

3. DPR

DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kekuasaan yang tidak kalah besar. DPR merupakan lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk menyerap aspirasi rakyat dan membuat kebijakan yang seadil-adilnya.

Kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yaitu sejajar dengan lembaga yudikatif, eksekutif dan MPR. Suprastruktur ini berlaku setelah adanya amandemen.

4. DPD

DPD adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Daerah. Berbeda dengan DPR, DPD dipilih bukan dari partai politik melainkan dari putra terbaik daerah.

Meskipun begitu, di dalam suprastruktur DPD tetap memiliki kedudukan yang cukup tinggi yaitu sejajar dengan DPR.

Untuk mengisi lembaga negara DPD pun dilakukan cara yang sama dengan DPR yaitu melalui pemilihan umum 5tahun sekali.

5. Mahkamah Agung

Lembaga yudikatif di indonesia bisa kamu kenali dari Mahkamah Agung atau MA. MA merupakan lembaga negara tertinggi di bidang hukum Indonesia, seperti yang kamu tahu Indonesia adalah negara hukum.

Dalam menjalankan tugasnya, MA memiliki wewenang yang tinggi, yakni menjaga jalannya alat hukum berupa Undang-undang hingga berhak memberi sanksi apabila terjadi pelanggaran.

6. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi bisa disingkat MK, juga merupakan lembaga yudikatif di Indonesia.

Bedanya, MK adalah lembaga tertinggi di bidang kehakiman yang bertugas menguji UUD, menyelesaikan sengketa yang terjadi pada lembaga negara, membubarkan parpol hingga memutuskan hasil pemilu yang dilakukan di Indonesia.

Presiden dan DPR menjadi lembaga negara yang memilih dan menetapkan anggota MK.

7. Komisi Yudisial

Lembaga negara yang bertugas untuk menjaga martabat para hakim di Idonsia dalam upaya menjalankan hukum . Lembaga tersebut bernama Komisi Yudisial.

Dalam memenuhi tugas yang dibebankan, komisi yudisial memiliki beberapa wewenang seperti memiliki peran dalam penentuan Hakim Agung yang yang berada di lembaga tinggi negara yaitu MA dan MK.

Komisi Yudisial sudah ada setelah amandemen.

8. BPK

BPK juga termasuk ke dalam lembaga negara yang memiliki kekuasaan yang tinggi. BPK adalah singkatan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Sebagai lembaga tinggi negara, BPK termasuk sebagai lembaga eksaminatif atau lembaga yang berperan di bidang keuangan.

Seperti beberapa lembaga negara di atas, BPK juga merupakan lembaga negara hasil amandemen UUD 1945.

Seperti apa sih kerja BPK?

Kamu harus tahu, BPK adalah lembaga negara yang independen yang memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga lain.

Adapun tugas dan wewenang BPK adalah mengatur tata cara dan memeriksa laporan keuangan lembaga negara yang meliputi semua lembaga tanpa kecuali.

Sudah tentu, roda keuangan negara seharusnya dapat dijamin BPK agar tepat sasaran untuk kepentingan rakyat.

Seperti yang kamu tahu, suprastruktur politik memiliki fungsi dan tujuan yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan suatu negara.

Sudah sepatutnya negara dengan suprastruktur yang baik dapat menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan adil, makmur, dan sentosa.

Sudah sepatutnya orang-orang yang menempati lembaga tinggi negara menggunakan kekuasaannya dengan adil.