Anggota DPRD dipilih buat mewakili salah satu dari kabupaten di wilayah yang disebut dengan pengangkatan atau konstituensi.

DPRD membantu membuat dan mengubah undang-undang, bertindak sebagai juru bicara buat konstituen mereka, dan membantu memecahkan masalah.

DPRD mewakili konstituen mereka di tingkat teritorial atau provinsi yang lain dipilih buat melayani di pemerintah federal dan kota, seperti tugas dan fungsi DPRD.

Apa aja sih tugas DPRD Provinsi tersebut? Ingin tahu? Yuk kita simak ulasannya bersama yang ada dibawah ini!

1. Peranan di Majelis Legislatif

Dalam perjalanan kerja mereka di Majelis Legislatif, biasanya para anggota DPRD Provinsi melakukan:

• Menyatakan pernyataan menteri kabinet buat memastikan akuntabilitas.
• Menyatakan pandangan mereka mengenai undang-undang.
• Memperkenalkan tagihan tentang masalah yang penting buat DPRD.
• Membuat penyataan di Majelis Legislatif mengenai isu-isu penting.
• Bertukar pikiran dengan DPRD lainnya.
• Berpartisipasi dalam komite khusus yang dibentuk buat menangani masalah-masalah besar.
• Mengajukan petisi dari publik di DPR.
• Bertemu dengan kelompok yang mempunyai perhatian khusus atau tertarik pada bidang tertentu.
• Berbicara dengan media buat membantu menjaga supaya masyarakat tetap mendapat informasi.
• Tetap berhubungan dengan konstituen buat mencari tahu, apa yang mereka pikirkan tentang masalah.
• Mengikuti kejadian terkini dengan membaca laporan, menghadiri pertemuan dan konferensi, serta memantau media.
• Berpartisipasi dalam komite yang memantau dan memberikan saran pada menteri yang bertanggung jawab di bidang tertentu, seperti program sosial, pembangunan ekonomi, atau pemerintah.
• Berpartisipasi dalam Kaukus, dimana semua anggota dimasukan sebagai sederajat terlepas dari peran yang lain sebagai menteri kabinet, ketua, atau kursi komite.

2. Peran Aktif dalam Komunitas

Ada beberapa anggota yang sering bepergian di tempat mereka, dan banyak yang tinggal di komunitas asal mereka.

Jadi, sangat umum buat keluarga anggota buat tetap di sana, sedangkan DPRD bepergian ke pusat pemerintahan buat bekerja di Majelis Legislatif.

DPRD biasanya, punya setidaknya satu kantor dalam perjalanan mereka, dimana konstituen bisa bertemu dengan mereka atau berbicara dengan staf.

Mendiskusikan masalah dan mendapatkan informasi mengenai Majelis Legislatif atau lembaga pemerintah.

Konstituen sering meminta informasi anggota DPRD buat membantu dengan perumahan, pendidikan, atau banyak hal lainnya.

Anggota bisa mencoba buat membantu memecahkan masalah dengan berbicara pada departemen pemerintah atau menteri yang tepat.

DPRD biasanya tahu persis, siapa yang harus dihubungi buat menghindari kebingungan dan menghemat waktu.

Anggota sering diminta buat membuka bangunan umum, menyampaikan pidato pada kelompok masyarakat, dan menghadiri pertunjukan atau hari peringatan.

Umumnya mereka menghadiri sebanyak mungkin, karena membantu mereka tetap berhubungan dengan bagaimana perasaan orang tentang berbagai masalah.

3. Pengesahan Undang-Undang

Pengesahan undang-undang merupakan fungsi yang paling sering dikaitkan dengan Majelis Legislatif.

Karena provinsi kita diatur oleh aturan hukum, penting kalo setiap bagian UU yang diperkenalkan di Majelis diberikan pertimbangan yang efektif.

Buat memahami proses legislatif, teminologi itu penting. Karena, perundang-undangan yang dianggap oleh Majelis.

Tahapan Perancangan Semua Tagihan yang diperkenalkan di Majelis harus melalui tahapan berikut buat jadi hukum:

• Pembacaan Pertama:

Perancangan diperkenalkan dan dibaca buat pertama kalinya. Gak ada perdebatan yang terjadi pada tahap ini.

Salinan cetak dari RUU didistribusikan buat pertimbangan lebih lanjut. Pilihan ada buat merujuk RUU ke komite yang akan melakukan audiensi publik tentang isinya.

• Pembacaan Kedua:

Menteri memulai perdebatan tentang RUU dengan menguraikan tujuan dan ketentuan-ketentuannya.

Anggota lainnya ikut memperdebatkan asas RUU tersebut.

• Panggung Komite:

RUU ini disebut komite tetap atau Komite Utuh tentang perancangan buat pemeriksaan yang lebih rinci.

Dengar pendapat publik bisa diadakan sebelum RUU diperiksa klausa oleh klausa. Amandemen juga dapat diusulkan sebelum RUU dilaporkan kembali ke Majelis.

• Pembacaan Ketiga:

Anggota bisa memperdebatkan RRU tersebut satu kali terkahir sebelum memilihnya.

• Royal Assent:

Letnan Gubernur atau wakilnya memberikan Royal Assent ke pengesahan undang-undang.

4. Peran Keuangan

Setiap tahun, Menteri Keuangan mengusulkan anggaran ke Dewan Legislatif.

Perkiraan pengeluaran yang diantisipasi buat masing-masing kementerian dan lembaga diajukan, jadi anggota bisa meninjau secara rinci setiap anggaran menteri.

Proses ini terjadi di bidang kebijakan dan komite DPR, serta terdiri atas menteri yang menanggapi pertanyaan dari anggota komiter sebelum dana yang diminta di berikan.

Diperkirakan buat Dewan Eksekutif, dimana Premier bertanggung jawab, dipertimbangkan dalam Komite Keuangan.

Majelis mempunyai hak buat menolak jumlah yang diminta atau buat mengurangi anggaran yang dianggap sesuai.

Setelah Majelis dan komite-komitenya udah menyimpulkan pertimbangan mereka tentang perkiraan, RUU pengesahan diperkenalkan buat memberikan dana yang disetujui.

Pemerintah gak punya wewenang buat membelanjakan uang publik sampai proses ini selesai, kecuali Majelis memungkinkan pembiayaan sementara dengan memberikan tagihan sementara.

Peran keuangan, Majelis juga mencakup pengawasan pengeluaran. Setelah pendanaan disetujui, proses audit dimulai.

Pada akhir tahun fiskal, pemerintah harus mencatat semua akun publik.

Semua publikasi ini dirujuk ke Komite Tetap pada Akun Publik, yang menentukan apakah pengeluaran dilakukan dengan otoritas legislatif yang tepat dan dengan nilai buat uang yang dihabiskan.

5. Peran Pertanyaan

Buat secara efektif memeriksa kegiatan pemerintah, Majelis Legislatif harus punya kesempatan buat mencari informasi.

Kemampuan anggota buat mengajukan pertanyaan membantu membentuk opini publik tentang berbagai masalah yang penting bagi provinsi ini.

• Periode Pertanyaan

Setiap hari, selama 25 menit saat legislatif sedang berlangsung, para anggota mempunyai kesempatan buat mengarahkan pertanyaan pada seorang menteri kabinet tentang topik apapun dalam tanggung jawab menteri itu.

• Periode Tertulis

Para anggota juga bisa mengajukan pertanyaan tertulis pada seorang menteri, yang punya opsi buat menjawab secara langsung dalam 5 hari kerja atau buat mengubah pertanyaan jadi sebuah pengembalian.

Pengembalian diperlukan saat respons terlalu detail buat disiapkan dalam batas waktu normal.

Pertanyaan kontroversial biasanya diubah jadi gerakan buat kembali, yang bisa diperdebatkan dan diubah.

• Tinjauan Komite

Anggota harus sering berurusan dengan isu-isu kompleks yang membutuhkan pertimbangan yang baik.

Dalam banyak kasus, seluruh Majelis gak punya waktu buat menangani dengan tepat hal-hal penting tertentu yang menuntut perhatian.

Komite legislatif memungkinkan anggota buat melakukan investigasi terperinci sebelum Majelis harus mengambil keputusan.

Komite memberi anggota kesempatan buat mengejar garis terperinci dan memungkinkan para menteri membawa pejabat departemen mereka ke dalam ruangan buat membantu menjawab pertanyaan anggota.

Selain pekerjaan rutin, mereka meninjau perancangan atau RUU dan perkiraan, komite melakukan tugas khusus seperti meninjau aturan Majelis atau memeriksa masalah spesifik seperti opsi energi atau pengendalian tembakau.

Pertemuan dijadwalkan sesuai kebutuhan selama sesi legislatif dan di antara sesi. Semua komite melaporkan temuan mereka ke Majelis.

6. Memberikan Persetujuan atau Partisipasi dalam Pembentukan Perencanaan Peraturan Daerah

Selain berkontribusi dalam memberikan suara dan menerima ataupun memperbaiki segala perancangan [eraturan di tingkat Daerah.

DPRD Provinsi juga nantinya akan jadi pengawas dan memonitoring bagaimana kepatuhan yang terjadi didalam penerapan peraturan tersebut.

7. Mengusulkan dan Menghentikan Gubernur

DPRD provinsi juga mendapatkan peranan dalam mengusulkan siapa kandidat yang cocok jadi pemimpin kota atau Gubernur.

Mempunyai hak buat pengusulan pemutusan hubungan kerja dan menghentikan jabatan Gubernur kalo kinerjanya gak baik.

Pemimpin DPRD merupakan pemain kunci dalam mengelola urusan Majelis.

Pemimpin Rumah Pemerintah mengatur bisnis sehari-hari Majelis dalam kerja sama dengan para pemimpin DPRD dari partai oposisi.

Masing-masing pihak juga menunjuk anggota, yang memastikan kalo anggota partainya ada di dalam majelis saat suara dipungut.

DPRD juga menjaga anggota mereka diberitahu tentang bisnis sebelum Sidang dan mengatur pembicara buat mengambil bagian dalam debat dan komite seperti contoh kekuasaan legislatif.