Jika berbicara tentang perundang-undangan di Indonesia, apa kamu tau bagaimana tata urutannya?
Jika penasaran, coba simak materi tentang tata urutan perundang-undangan di Indonesia, berikut ini nih.
Pengertian
Tata urutan perundang – undangan yaitu sebuah tatanan atau petunjuk yang dibuat untuk mengatur, sedangkan perundang – undangan adalah segala bentuk hal yang bertalian dengan ketentuan dan peraturan sebuah negara dibuat pemerintah.
Tata urutan perundang – undangan memiliki sifat yang disebabkan karena memiliki kelebihan dan kurangnya.
Bisa dikatakan bahwa peraturan perundang – undangan adalah bentuk kaidah yang dibuat oleh sebuah lembaga atau pemerintah yang berwenang dan bersifat mengikat secara umum.
Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki banyak penduduk beserta pemikirannya.
Menjadi sebuah kewajiban kamu sebagai warga negara mengetahui tata urutan perundang – undangan.
1. Undang-Undang Dasar 1945
Bagi kamu yang belum tahu UUD 1954 adalah sebuah dasar hukum negara di dalam dunia hukum Indonesia.
Hal ini disebabkan karena salah satu hubungan Pancasila dengan UUD 1945 berdasarkan sejarah yang bentuk perwujudan dari Pancasila.
Seperti yang telah diketahui bersama juga bahwa Pancasila telah menjadi dasar negara yang menjadi fundamental bagi setiap kehidupan berbangsa.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
Ketetapan MPR merupakan salah satu putusan yang dibuat oleh MPR yang berisi tentang hal – hal yang bersifat penetapan.
Karena ketetapan MPR ini kekuatan hukum dari masing – masing divisi MPR mengikat kedalam dan keluar.
Perlu kamu ketahui saat ini terdapat 139 ketetapan dari MPR dan MPRS yang sudah dikelompokkan ke dalam 6 pasal atau kategori sesuai dengan status hukum dan materinya.
3. Undang-Undang (UU)
Salah satu peraturan perundang – undangan yang disusun oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden. Menurut UUD 1945, penyusunan UU merupakan salah satu fungsi DPR RI.
Hal dan materi yang dimuat di dalam UU adalah mengatur lebih lanjut ketentuan di dalam UUD 1945 yang sudah kamu ketahui seperti keuangan negara, HAM, dan lainnya.
4. Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah atau PP merupakan sebuah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh presiden dan hal – hal materi yang dibuat di dalam PP ialah yang diamanatkan oleh kamu sebagai warga negara untuk segera melaksanakan ketentuan di dalam UU.
Untuk itu, presiden berperan pembuat sebuah peraturan yang mana bersumber dari Undang – Undang berlaku saat ini.
5. Keputusan Presiden (Keppres)
Keputusan Presiden merupakan sebuah norma hukum yang harus kamu patuhi yang bersifat individual dan konkret serta sesekali selesai.
Secara umum juga keputusan dari presiden bersifat mengatur.
Isi dari Keppres juga berlaku untuk orang atau pihak tertentu yang memiliki muatan seperti Peraturan Presiden di dalam tata urutan perundang undangan di Indonesia.
6. Keputusan Menteri dan Instruksi Menteri
Merupakan sebuah materi muatan yang terkait erat dengan jenis peraturan perundang – undangan dan juga terkait dengan pendelegasian peraturan.
Materi yang dimuat terkait dengan cara perumusan norma yang ditujukan langsung kepada peraturan lingkup bidang tugas menteri atau departemennya.
Jadi, dengan adanya keputusan ini membuat kamu tidak bingung mengetahui hal penting di Indonesia.
7. Peraturan Daerah atau Perda
Merupakan sebuah peraturan yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama dari kepala daerah.
Biasanya materi yang diselenggarakan berupa otonomi daerah dan asas tugas pembantuan, penjabaran dari hierarki peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, dan juga menampung kondisi khusus dari daerah terkait.
Adanya tata urutan perundang undangan dan kedudukannya merupakan sebuah hal yang tidak pernah lepas dari kamu dalam usaha mencapai tujuan pembangunan nasional.
Dan perlu juga anda memahami bentuk-bentuk dari tata aturan ini supaya anda sebagai warga negara mengerti yang sedang dijalankan oleh Indonesia saat ini.
