Penyebab Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru

Orde baru identik dengan nama Soeharto, salah satu presiden di Indonesia dengan masa pemerintahan yang cukup lama yaitu antara tahun 1966-1998.

Pada rentang waktu yang begitu panjang negara Indonesia tumbuh dan berkembang sangat pesat di berbagai sektor kehidupan, seperti sektor ekonomi, pendidikan, atau pembangunan.

Pada masa pemerintahan orde baru, Indonesia emang mengalami masa kejayaannya, tapi begitu pasti ada fase kemunduran dari sebuah rezim.

Apa saja penyebab jatuhnya pemerintahan orde baru? Penasaran? Yuk simak ulasannya berikut dibawah ini.


1. Krisis Moneter

Krisis Moneter

Krisis keuangan yaitu faktor terpenting yang menjadi sebab rezim orde baru mengalami keruntuhan, Krisis ini pertama kali melanda wilayah Asia Timur sekitar juli 1997.

Penyebab terjadinya kepanikan global. Dalam sejarah ASEAN, Thailand adalah negara pertama yang mengalami krisis keuangan sampai hampir disebut sebagai negara bangkrut.

Akibat yang timbul dari krisis tersebut, menyebabkan pelemahan di berbagai sektor keuangan termasuk di Indonesia.

Sebelumnya, tidak ada indikasi krisis itu akan sampai ke Indonesia, karena inflasi yang cukup rendah, devisa negara yang dirasa masih cukup besar, dan karena nilai surplus berada dikisaran USD 900 juta.

Perkembangan dunia usaha juga masih stabil karena banyaknya investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Krisis yang menghantam Thailand dan membuat mata uangnya merosot tajam, tidak pelak ini juga ikut mengguncang perekonomian di Indonesia.

Sekitar juli 1997, nilai tukar rupiah yang turun dari angka Rp 2.575 per USD menjadi Rp 2.603 per USD.

Justru merosot tajam di angka Rp 5.000 per USD pada akhir desember dan justru sangat terpuruk tajam di angka Rp 16000 per USD pada maret 1998.

Ini membuat seluruh masyarakat di Indonesia dan seluruh penanam modal merasa panik, yang akhirnya membuat mereka menarik semu saham yang udah ditanam di Indonesia.

Keadaan ekonomi yang kacau, menyebabkan masalah dimana-mana stabilitas nasional sungguh terguncang dan kacau.


2. Hutang Luar Negeri

Hutang Luar Negeri

Ditengah perekonomian yang dilanda krisis, utang dari luar negeri yang dimiliki Indonesia semakin memperparah kondisi keuangan Indonesia.

Walaupun sesesungguhnya utang tersebut bukanlah utang pemerintah saja namun juga utang yang dimiliki pihak swasta.

Utang Indonesia hingga 6 februari 1998 mencapai USD 63,462 milliar, sedangkan utang yang dimiliki pihak swasta mencapai USD 73,962 milliar.

Dengan melemahnya mata uang rupiah terhadap dollar Amerika akibat krisis yang melanda Asia Pasifik.

Utang luar negeri yang dimiliki pemerintah Indonesia yang kebanyakan menggunakan mata uang itu semakin memperburuk keadaan ekonomi Indonesia dan terjebak alam putaran utang yang seolah tidak ada habisnya.


3. Penyimpangan UUD

Penyimpangan UUD

Menurut UUD 1945, terutama dalam pasal 33 bahwa sistem perekonomian dijalankan dengan asas demokrasi ekonomi.

Tapi, dalam kenyataannya yang terjadi justru dikusai oleh sebagian orang aja yaitu para konglomerat dan terjadi monopoli ekonomi.

Atau dengan kata lain, sistem ekonomi yang dijalankan merupakan sistem kapitalis.


4. Pola Pemerintahan Terpusat

Pola Pemerintahan Terpusat

Sistem pemerintahan yang terpusat pada satu tempat yaitu di Jakarta sebagai pusat pemerintahan membuat segala pemerintah pusat memegang peranan penting dalam mengatur masyarakat secara keseluruhan.

Tapi, disisi lain membuat pembangunan tidak merata yang akhirnya mengakibatkan kesenjangan.

Dampaknya seperti yang terjadi di Irian jaya, penduduk lokal merasa dianak tirikan karena SDMnya diambil secara besar-besaran dan dibawa semua ke pemerintah pusat tanpa meninggalkan manfaat apapun.


5. Masalah Politik

Masalah Politik

Sistem politik di Indonesia pada masa orde baru yang sarat dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pada masa orde baru, kekuatan politik juga dibatasi.

Seperti terlihat pada penyederhanaan partai politik yang hanya menjadi tiga partai saja yakni PPP, PDI dan Golongan Karya.

Dengan dalih untuk menciptakan stabilitas dan keamanan bangsa dan negara yang lebih terjaga.

Ini menyebabkan banyak aspirasi rakyat yang seolah terbungkam dan secara tidak langsung wajib menuruti kehendak penguasa tanpa boleh membantah.

Adanya dualisme fungsi ABRI yang menjadi kekuatan utama pemerintahan orde baru.

Ini sangat bertentangan dengan sejarah lahirnya Pancasila yang selama ini di junjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia.

Misalnya, ada seorang yang mengkritik kebijakan pemerintah pada masa orde baru saat itu.

Konsekuensinya adalah hukuman penjara, karena dianggap menciptakan keresahan dan mengganggu stabilitas negara. Ini cuma upaya pemerintahan untuk tetap menjaga eksistensinya pada masyarakat.


6. Krisis Kepercayaan

Krisis Kepercayaan

Berkurangnya rasa simpati masyarakat akibat praktek-praktek KKN yang seolah dihalalkan oleh pemerintah tanpa ada rasa sungkan ataupun malu.

Krisis ini juga membuat para investor menarik seluruh modal yang ditanamkan di Indonesia secara besar-besaran yang semakin membuat Indonesia terjebak dalam krisis berkepanjangan.

Aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan kalangan mahasiswa yang berubah jadi tragedi kekerasan menghilangkan rasa percaya terhadap pemerintah.

Pada akhirnya, memicu gelombang demonstrasi yang luar biasa menuntut lengsernya Soeharto.


7. Tragedi Trisakti

Tragedi Trisakti

Aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa trisakti beserta dosen dan staf kampus yang diikuti oleh lebih dari 10.000 mahasiswa dan digelar pada 12 mei 1988.

Pada intinya, meminta pemerintah melakukan reformasi disegala bidang baik pemerintahan, ekonomi atau politik yang menginginkan diadakannya sidang istimewa MPR.

Tapi, aksi damai ini dinodai dengan adanya penembakan oleh aparat terhadap empat mahasiswa Trisakti yaaitu Hendriawan Sie, Heri Hartanto, Elang Mulya Lesmana, dan Hafidin Royan.

Yang memicu aksi kekerasan meluas di berbagai penjuru wilayah pada saat itu.

Dan semakin membuat Indonesia jatuh terpuruk dalam krisis yang seolah tanpa akhir, yang jadi catatan terburuk dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.


8. Kerusuhan di Kota Besar Lainnya

Kerusuhan di Kota Besar Lainnya

Masalah keamanan timbul sebagai bagian dari beberapa masalah telah lebih dulu timbul sebelumnya.

Pemerintah pada masa orde baru seringkali melakukan intervensi terhadap seseorang atau kelompok yang menentang atau melakukan kritik.

Kebebasan pers dibungkam, keberadaan oposiss dilarang dan setiap ada warga negara yang bependapat melawan kebijakan pemerintah juga konsekuensinya yaitu hukuman penjara.

Hal tersebut yang membuat rakyat geram dan terjadilah demonstrasi besar-besaran.

Bukan cuma di Jakarta, di berbagai kota besar lainnya seperti di Semarang, Medan, Solo, Surabaya juga terjadi aksi demo serupa yang menuntut reformasi.

Dan di Yogyakarta, pada 19 Mei 1998 bersamaan dengan aksi demo di Jakarta di Yogyakarta juga tidak kurang dari 1 juta manusia berkumpul di alun-alun utara Keraton Yogyakarta untuk menghadiri pisowanan agung, guna mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam VII.


9. Diskriminasi

Diskriminasi

Sikap diskriminatif pemerintah terhadap masyarakat keturunan Tiong hoa.

Sejak 1967 warga Tiong hoa dilarang mengeluarkan pendapat dan dianggap sebagai orang asing dan tidak diakui sebagai warga negara Indonesia dan bahkan kedudukan mereka ada dibawah warga asli atau pribumi.

Ini secara tersirat telah menghapuskan hak-hak mendasar yang dimiliki warga Tiong hoa.

Dan tentu aja, mencederai sejarah HAM dan juga tentunya sangat merusak makna dan sejarah bhinneka tunggal ika itu sendiri.

Dengan semakin kacaunya kondisi di Indonesia waktu itu, dan semakin menguatnya desakan dari berbagai pihak pada Soeharto untuk mundur.

Pada 20 mei 1988, akhirnya digelar sidang istimewa MPR dan 21 mei 1988 Soeharto juga resmi mengundurkan diri yang diumumkan di Istana Merdeka Jakarta dan menyerahkan kepemimpinan pada wakilnya yaitu BJ. Habibie.


10. Krisis Hukum

Krisis Hukum

Krisis hukum di Indonesia pada masa orde baru juga menambah penyebab keruntuhannya.

Dimana sistem peradilan pada masa orde baru tidak bisa dijadikan sebagai patokan atau barometer buat mengharapkan pemerintah berlaku adil atau sesuai dengan harapan masyarakat.

Kondisi ini, menimbulkan sisi tidak percaya masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia pada masa itu.


Itulah beberapa penyebab jatuhnya orde baru di Indonesia yang perlu kita ketahui dan pelajari.

Semoga pembahasan diatas mudah dipahami dan dapat membantu kalian semua sobat cerdika.com 😀

Aditya Rangga

Pelajar yang insyaallah tidak pelit ilmu.

Update : [modified_date] - Published : [publish_date]