Orde Baru

Arli 7 Februari 2023

Apa yang terngiang di benak kamu jika mendengar kata orde baru?

Barangkali akan terlintas di kepala kamu tentang pemerintahan yang otoriter, adanya rezim militer, Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Ampera, PBB hingga terkait keberadaan warga Tionghoa.

Tapi ternyata orde baru tidak sebatas itu, buat kamu yang penasaran tentang orde baru, yuk langsung simak pembahasannya berikut ini!

Pengertian Orde Baru

Pengertian Orde Baru

Sebelum beranjak lebih jauh dari istilah masa orba, ada baiknya kamu mengetahui apa definisi dari masa tersebut. Apa itu masa orde baru?

Pengertian dari pembabakan waktu sejarah pemerintahan di Indonesia tersebut merupakan suatu julukan bagi era pemerintahan Presiden Soeharto yakni mulai tahun 1966 hingga 1998.

Kabarnya, masa tersebut bermula dari adanya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Pada masa tersebut, perekonomian di Indonesia meroket cukup pesat. Akan tetapi, praktik korupsi pun semakin merajalela.

Keadaan tersebut tidak dapat dipungkiri dan akan selalumenjadi catatan sejarah dalam buku pemerintahan Indonesia.

Di sisi lain istilah orde dan baru dari frasa tersebut dapat dimaknai sebagai suatu penataan ulang atau penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara serta berlandaskan pada dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Latar Belakang Orde Baru

Latar Belakang Orde Baru

Cikal bakal lahirnya masa pemerintahan Presiden Soeharto dimulai ketika presiden pertama Indonesia yakni Presiden Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto kala itu melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Sementara itu, adanya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) berangkat dari adanya kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap kebijakan pemerintah kala itu.

Kamu tentu tahu apa yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965, bukan? Pada waktu itu, para jenderal TNI diculik, disiksa dan kemudian dibunuh oleh para pemberontak.

Hal tersebut tentu saja membuat geger di seantero Indonesia. Indonesia pada masa itu menjadi kacau dan timbullah keresahan dimana-mana.

Adanya peristiwa penculikan, penyiksaan hingga pembunuhan para jenderal TNI kala itu membuat banyak masyarakat Indonesia membenci Partai Komunis Indonesia (PKI).

Gelombang kebencian kepada PKI pun membuat masyarakat turut serta membantu TNI untuk menangkap dan membantai anggota PKI di daerah-daerah Indonesia.

Kamu tentu bisa membayangkan betapa kacaunya negara Indonesia kala itu. Belum lagi kerusuhan di berbagai titik negara Indonesia menjadi sangat rentan.

Hal tersebut pun berdampak bagi kekuasaan Presiden Soekarno di Indonesia. Pamor kekuasaan Presiden Soekarno pun menjadi lemah dan masyarakat menjadi hilang kepercayaan terhadap Presiden Soekarno.

Demonstrasi yang terjadi dimana-mana pun turut makin memperumit kondisi masa itu. Tuntutan-tuntutan yang dilayangkan pendemo kemudian tertuang menjadi Tritura atau tiga tuntutan rakyat di antaranya ialah sebagai berikut.

  1. Pembubaran PKI dan antek-anteknya.
  2. Pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI.
  3. Penurunan harga sembako.

Menanggapi hal tersebut, kemudian Presiden Soekarno melakukan reshuffle kabinet. Akan tetapi, meskipun telah melakukan reshuffle masyarakat tetap merasa tidak puas.

Hingga akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk mengundurkan diri dengan menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Secara resmi Jenderal Soeharto diangkat sebagai presiden ke dua Indonesia pada 22 Februari tahun 1967 melalui Ketetapan MPRS dan sidang istimewa MPRS.

Kebijakan Masa Orde Baru

Tahukah kamu bahwa di dalam masa kepemimpinan Presiden Soeharto terdapat beberapa kebijakan yakni kebijakan ekonomi, politik hingga kebijakan sosial. Apa saja sih kebijakan-kebijakan yang ada dalam masa itu?

1. Kebijakan ekonomi

Kebijakan ekonomi Masa Orde Baru

Kebijakan ekonomi yang pertama adalah terkait Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Kebijakan ekonomi tersebut dimulai pada 1 April 1969.

Repelita yang pertama tersebut lebih berfokus pada rehabilitasi prasarana yang penting serta melakukan pengembangan iklim usaha dan investasi.

Suksesnya Repelita 1 membuat lahirnya Repelita 2, Repelita 3, Repelita 4 dan Repelita 5. Kesuksesan Repelita tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang makmur pada masa itu.

Kebijakan ekonomi berikutnya adalah swasembada beras. Jadi, swasembada beras pada masa ini merupakan suatu kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk melakukan pengembangan terhadap sektor pertanian.

Pada masa itu, pengembangan terhadap sektor tersebut terbilang sukses karena berhasil membangun fasilitas irigasi dan perhubungan.

Kebijakan ekonomi selanjutnya ialah adanya pemerataan terhadap kesejahteraan penduduk.

Kebijakan tersebut menyasar kepada program-program penyediaan kebutuhan pangan, gizi, pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, penyediaan air bersih hingga terkait pembangunan rumah yang sederhana.

2. Kebijakan politik

Kebijakan politik Masa Orde Baru

Kebijakan politik pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang pertama ialah pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan antek-anteknya.

Hal tersebut dimuat dalam kebijakan Presiden Soeharto guna menjamin keamanan, ketenanga serta stabilitas pemerintahan Indonesia.

Kebijakan politik berikutnya pada masa tersebut ialah adanya penyederhanaan terhadap partai politik. Penyederhaan partai politik tersebut digunakan untuk menstabilkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebijakan poltik selanjutnya ialah adanya pemilihan umum. Kemudian kebijakan politik berikutnya ialah Dwi Fungsi ABRI.

Jadi, selain memegang senjata, ABRI juga boleh ikut serta dalam kegiatan politik. Kemudian, kebijakan politik berikutnya adanya pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4).

Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila.

3. Kebijakan sosial

Kebijakan sosial Masa Orde Baru

Kebijakan sosial pada masa pemerintahan Presien Soeharto yang pertama adalah adanya perencanaan Keluarga Berencana (KB).

Menyusul kebijakan sosial lainnya yakni adanya program transmigrasi, gerakan wajib belajar dan gerakan orangtua asuh.

Kelebihan masa orde baru

Kelebihan masa orde baru

Masa pemerintahan presiden Soeharto memiliki beberapa kelebihan di antaranya ialah sebagai berikut.

  • Pada tahun 1966 terjadi sebuah peningkatan terkait gros domestic produk perkapita Indonesia mulai dari 70 dolar Amerika hingga mencapai 100 dolar Amerika.
  • Adanya peningkatan terhadap masyarakat Indonesia yang bisa membaca dan menulis.
  • Adanya penurunan angka pengangguran di Indonesia.
  • Suksesnya program Keluarga Berencana (KB) yang sebelumnya belum pernah diadakan di Indonesia.
  • Tercukupinya kebutuhan akan pangan, sandang dan papan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
  • Adanya peningkatan terhadap stabilitas maupun keamanan negara Indonesia.
  • Suksesnya Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita.
  • Adanya kerjasama ekonomi dalam urusan pendanaan.

Kekurangan masa orde baru

Kekurangan masa orde baru

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto juga memiliki kekurangan. Adapun kelemahan masa orde baru di antaranya ialah sebagai berikut.

  • Adanya kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat.
  • Adanya pengekangan terhadap kebebasan pers dan berpendapat.
  • Terdapat begitu banyak pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang berangkat dari persepsi bahwa kekerasan adalah solusi dari setiap permasalahan.
  • Adanya kekuasaan yang terus berkelanjutan.
  • Pembangunan tidak merata.
  • Pembangunan hanya terjadi di pusat saja.

Sejatinya di era maupun masa kepemimpinan tiap-tiap presiden memiliki begitu banyak perbedaan yang bisa menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif.

Seperti halya pada masa orde baru, selalu ada yang bisa kamu petik dari pemerintahan pada masa itu.

Pada masa orde baru pemerintahan yang dijalankan menganut sistem?

Era Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru dimulai sejak 23 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998 dalam bentuk Negara Indonesia Kesatuan (NKRI), sistem pemerintahan Presidensial, bentuk pemerintahan Republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi atau undang – undang yang berlaku. Secara sistem, pemerintahan Orde Baru tidak memiliki perubahan berarti dari era sebelumnya. Namun tetap ada beberapa perbedaan mendasar dilihat dari masa orde baru yang diubah karena dianggap sebagai penyimpangan di masa orde lama.

Arli Fauzi

Mahasiswa yang aktif dengan kepanitian dan pandai dalam public speaking

Tinggalkan komentar

Artikel Terkait

Kerukunan Umat Beragama


Warning: Undefined variable $url in /www/wwwroot/cerdika.com/wp-content/themes/gpblogpro/single.php on line 74
Vira
31 Juli 2023

Prinsip Demokrasi Pancasila


Warning: Undefined variable $url in /www/wwwroot/cerdika.com/wp-content/themes/gpblogpro/single.php on line 74
Arli
31 Juli 2023