Indonesia yaitu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer yang ditunjukkan dengan adanya pemerintahan yang menjunjung tinggi demokrasi dalam melaksanakan sistem pemerintahannya.

Pemerintah pusat yaitu penyelenggara pemerintah NKRI di pusat, yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden dan dibantu oleh para Menteri.

Sebagai negara yang mengalami perubahan sistem pemerintahan dari sistem pemerintahhan orde lama, orde baru, dan orde reformasi.

Pemerintah negara Indonesia udah menentukan berbagi macam kebijakan.

Tujuannya, buat membangun Indonesia sebagai bangsa yang punya stabilitas nasional yang mantap berdasarkan Pancasila.

Makanya, dalam menjalankan fungsinya, sistem pemerintahan di Indonesia tidak dilakukan secara terpusat melainkan dilakukan melalui adanya otonomi daerah.

Nah, berikut ini ada beberapa kewenangan dari Pemerintahan Pusat. Penasaran apa aja kewenangannya? Yuk simak ulasannya!

1. Mengatur Jalannya Proses Politik Luar Negeri

Indonesia merupakan negara yang turut serta dalam membangun hubungan internasional dengan negara-negara luar negeri.

Hubungan yang terjalin gak cuma pada aspek ekonomi atau keamanannya aja, tapi juga dalam aspek politik.

Indonesia menganut sistem politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, dimana Indonesia turut serta dalam menjaga perdamaian dunia tapi gak mencampuri urusan negara lain, seperti:

• Melalui sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, pelaksanaan politik luar negeri dilakukan oleh pemerintah pusat. Segala kebijakan mengenai proses politik luar negeri diatur oleh pemerintah pusat.
• Kalo pemerintah daerah menginginkan suatu hubungan politik dengan negara lain, maka pemerintah daerah gak bisa memutuskan proses hubungan politik dengan sendirinya, tapi melalui perantara pemerintah pusat.

Hal itu diperlukan, supaya wewenang pemerintah daerah dan pemerintah pusat gak tumpang tindih dalam hal politik luar negeri.

Walaupun politik luar negeri itu berkaitan dengan pemerintah daerah, cuma pemerintah pusatlah yang berhak menentukan proses terjadinya hubungan politik ini.

2. Mengatur Bidang Pertahanan Nasional

Semua sesuatu yang berkaitan dengan pertahanan nasional merupakan salah satu wewenang dari Pemerintah Pusat.

Upaya pemerintah pusat buat mengatur bidang pertahanan nasional tersebut merupakan salah satu upaya buat menjaga keutuhan NKRI.

Pemerintah pusat berkerjasama dengan pemerintah daerah buat mewujudkan pertahanan nasional yang stabil dan mantap.

Tapi, pemerintah daerah gak punya hak buat mengatur kebijakan yang berkaitan dengan pertahanan nasional itu.

Pemerintah daerah cuma mempunyai peran sebagai pelaksana di lapangan.

Karena, cuma pemerintah daerah yang mengerti gimana menjaga pertahanan daerahnya melalui keberadaan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, seperti:

• Dalam pengusulan kebijakan pertahanan nasional, pemerintah daerah berhak mengajukan usulan terkait dengan usaha daerah buat mewujudkan pertahanan nasional.
• Usulan yang diajukan oleh pemerintah daerah kemudian ditindak lanjuti oleh pemerintah pusat, buat ditentukan gimana proses selanjutnya.
• Tapi, dalam mengatur kebijakan yang berkaitan dengan pertahanan nasional, pemerintah pusat gak bisa menerapkan kebijakan semena-mena tanpa mempertimbangkan apa yang jadi kebutuhan daerah.

3. Mengatur Bidang Keamanan Nasional

Keamanan negara adalah sesuatu yang harus dijaga dan juga diatur oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun daerah.

Pemerintah pusat lebih mengatur keamanan yang berskala nasional yang meliputi keamanan nasional di area darat, laut, ataupun udara.

Kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan keamanan nasional diperlukan buat menjaga keamanan nasional dari gangguan pihak dalam dan luar yang bisa menyebabkan suatu konflik seperti konflik sosial dalam masyarakat, seperti berikut ini:

• Dalam menerapkan kebijakannya, pemerintah pusat menggandeng pemerintah daerah agar pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan keamanan nasional bisa berjalan dengan baik.
• Pemerintah pusat tetap harus menggandeng pemerintah daerah, karena keamanan daerah adalah cikal bakal terwujudnya keamanan nasional.
• Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan bidang keamanan diawasi oleh pemerintah pusat agar pelaksanaan kebijakan tersebut gak melenceng dari kebijakan keamanan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

4. Mengatur Jalannya Proses yang Berkaitan dengan Kehakiman

Indonesia merupakan salah satu negara yang berlandaskan pada hukum dan mempunyai sistem peradilan di Indonesia.

Jalannya proses hukum yang berkaitan dengan kehakiman ini diatur oleh pemerintar pusat.

Disini, pemerintah pusat mengatur sistem hukum, baik itu lembaga penegak hukum atau menentukan siapa yang berhak duduk di lembaga hukum tersebut.

Dalam pelakasanaannya, pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah, yaitu:

• Pemerintah daerah dipakai oleh pemerintah pusat sebagai tempat dimana proses kehakiman dan hukum berlangsung.
• Pemeritah pusat menunjuk lembaga peradilan di setiap daerah buat mewakili pemerintah pusat dalam menjalankan wewenangnya buat mengatur proses kehakiman.
• Peran lembaga peradilan yang ada di daerah menunjukkan kalo pemerintah pusat benar melibatkan pemerintah daerah dalam menjalankan proses hukum.

Ada saatnya proses hukum bisa diselesaikan melalui lembaga peradilan yang ada di pemerintahan daerah dan gak perlu sampai ke pemerintah pusat.

Walaupun hal ini bisa terjadi, pemerintah daerah gak berhak buat melakukan pengaturan apapun terhadap proses hukum yang berkaitan dengan kehakiman.

5. Mengatur Kebijakan Moneter dan Fiskal Nasional

Kebijakan moneter yaitu suatu proses pengaturan terhadap persediaan uang yang dimiliki oleh negara dalam rangka buat mencapai tujuan yang ditetapkan oleh negara.

Tujuannya buat menjaga keseimbangan internal seperti pertumbuhan ekonomi yang mencakup stabilitas harga pasar dan keseimbangan eksternal seperti buat mencapai keseimbangan neraca pembayaran.

Sedangkan, kalo

Kebijakan fiskal yaitu suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat buat mengarahkan kondisi ekonomi negara melalui proses pengeluaran dan pendapatan, khususnya pajak.

Tujuannya buat menstabilkan perekonomian di suatu negara melalui pajak dan tingkat suku bunga.

Persamaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yaitu:

• Kedua kebijakan tersebut adalah wewenang yang cuma berhak dilakukan oleh pemerintah pusat.
• Kebijakan moneter dan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, diperlukan guna mengantisipasi dampak globalisasi khususnya di bidang ekonomi.
• Dalam melaksanakan kedua kebijakan tersebut, pemerintah pusat menggandeng pemerintah daerah sebagai bentuk kerjasama.

Peran pemerintah daerah yaitu sebagai pelaksana dari kebijakan moneter dan fiskal yang udah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kalo pada pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah menemui kendala, pemerintah daerah cuma bisat mengusulkan cara penyelesaian masalah yang ditemui pada pemeritnah pusat, bukan menentukan cara penyelesaiannya sendiri.

6. Mengatur Kebijakan yang Berkaitan dengan Agama

Semua sesuatu yang berkaitan dengan agama, itu diatur oleh pemerintah pusat dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu.

Seluruh warga negara Indonesia punya hak buat memeluk agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing, seperti ini:

• Masing-masing pemeluk agama berhak buat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
• Pemerintah pusat sebagai pengatur kebijakan yang berkaitan dengan agama tentunya mempunyai strategi yang diterapkan sebagai cara merawat kemajemukan bangsa Indonesia
• Peran pemerintah daerah dalam kebijakan yang berkaitan dengan agama berkaitan dengan hal-hal teknis seperti perizinan buat mendirikan rumah ibadah. Selebihnya, cuma pemerintah pusat yang punya wewenang buat mengatur.