Halo sobat cerdika, sebagai warga negara yang baik kita harus mengerti pembagian wewenang yang dimiliki oleh aparat pemerintah.
Wewenang tersebut dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam pemerintahan daerah, wewenang itu disebut otonomi daerah.
Ternyata otonomi daerah memiliki berbagai dampak sobat, langsung saja kita pelajari pada artikel dibawah ini.
Apa itu Otonomi Daerah?
Nah, sebelum tau dampaknya, kamu perlu tau dulu nih, apa sih itu otonomi daerah?
Otonomi daerah berupa sistem pemerintahan dengan wewenang dan kekuasaan dari pihak pemerintah daerah, pusat maupun organisasi non pemerintah di suatu daerah.
Sistem pemerintah pusat memiliki tugas tertentu dalam pengembangan di daerahnya yang mana hal ini bisa memberikan dampak positif dan negatif otonomi daerah.
Pemerintah daerah bukan pemerintah yang berdaulat sendiri karena seluruh peraturan yang ada telah disesuaikan pada koordinasi pemerintah dengan pihak pemerintah pusat.
Sementara Indonesia merupakan negara kesatuan yang mana unsur-unsur Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah berupa lautan.
Hal ini ditetapkan peraturan pada pemerintah pusat supaya pembangunan dapat merata dan lancar.
Dampak Positif Otonomi Daerah
Undang-undang Dasar 1945 telah mengatur hubungan antara pemerintah daerah Indonesia dengan pemerintah pusat melalui hasil amandemen pasal 18.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diatur otonomi daerah beserta beberapa peraturan untuk pemerintah.
Semua sistem tentu tidak ada yang sempurna sebab itu hal ini dapat memunculkan dampak positif dan negatif otonomi daerah.
Berikut ini dampak positif dari otonomi daerah:
1. Berkembangnya sosial budaya
Dengan adanya otonomi daerah maka setiap daerah memiliki sosial budaya yang semakin berkembang.
Hal ini disesuaikan pada prinsip-prinsip otonomi daerah dengan mengizinkan adanya perkembangan daerah asalkan tidak melanggar dan melangkahi Undang-Undang yang berlaku beserta wewenang pemerintah pusat.
Hal ini membuat setiap daerah mampu mengembangkan seluruh aspek kehidupan sosial budaya demi mencapai kesejahteraan.
Misalnya seperti pengembangan kesenian pada daerah supaya menjadi lebih dikenal mancanegara dan lebih maju.
Selain itu pengembangan produk makanan khas daerah juga dapat dikembangkan, terutama pada daerah wisata unggulan.
2. Pertahanan dan Keamanan
Daerah yang berbatasan dengan wilayah negara lain menjadi salah satu ujung tombak negara Indonesia.
Melalui otonomi daerah maka pihak pemerintah melalui dari pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan terhadap aspirasi masyarakat yang ada.
Hal ini mampu menjadikan keinginan dalam memisahkan diri maupun bagian dari wilayah negara lain yang telah terlibat menjadi lebih maju mampu diredam.
Dengan adanya otonomi daerah maka akan memberikan dampak positif berupa pertahanan dan keamanan yang dapat terjaga dengan baik.
Sementara pemerintah daerah bisa mengatur keamanan dan pertahanan lebih mudah lagi.
Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia merupakan cakupan yang jauh lebih kecil.
3. Memberikan potensi untuk daerah berkembang
Dampak yang ditimbulkan dari otonomi daerah dapat dirasakan para masyarakat luas karena melalui dampak positif otonomi daerah maka mampu memberikan potensi untuk daerah berkembang.
Untuk mengembangkan daerah tidak hanya sosial budaya saja yang bisa ditingkatkan akan tetapi untuk masa pendidikan juga dapat berkembang.
Sementara pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap sumber daya manusia.
Selain itu potensi pada daerah berkembang juga bisa dilakukan karena berhubungan dengan sumber daya alam yang berpengaruh pada mata pencaharian penduduk sebagai sumber daya alam untuk ekspor dan impor maupun potensi berkembang yang lainnya.
Melalui potensi daerah ini maka diharapkan setiap daerah memiliki kemampuan dalam meningkatkan kesejahteraan dan anggaran pendapatan daerah.
Dengan cara ini, maka negara atau daerah dapat dengan mudah mencapai perkembangan yang jauh lebih baik dari sebelumnya sesuai yang diharapkan.
4. Kewenangan daerah
Di setiap wilayah negara Indonesia tentu memiliki ciri khas masing-masing termasuk memiliki sejarah dengan latar belakang yang berbeda.
Dengan adanya otonomi daerah maka dapat menjadikan pemerintah daerah memiliki kewajiban terhadap kebijakan tertentu sesuai kondisi wilayahnya.
Misalnya seperti daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki sistem pemerintah khas Keraton dan hal ini tentu berbeda dengan daerah yang lainnya.
Kewenangan tersebut mampu menjadikan pemerintah daerah beserta masyarakat di seluruh Indonesia dapat berkembang dengan baik sesuai pada potensi dan ciri daerah yang dimiliki.
Hal ini menimbulkan adanya dampak positif dan negatif otonomi daerah yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
5. Memicu kemajuan suatu daerah
Apabila daerah memiliki kewenangan tersendiri maka secara tidak langsung hal ini bisa mengembangkan potensi daerah masing-masing.
Selain itu sosial budayanya juga akan lebih maju sehingga hal ini juga berpengaruh pada daerah yang ikut serta mencapai kemajuan.
Daerah yang maju maka dapat mendukung negara berjalan menjadi lebih maju lagi.
Apabila pendapatan daerah meningkat maka sumbangan terhadap pendapatan nasional juga ikut meningkat.
Indonesia akan berubah menjadi lebih baik lagi apabila seluruh daerah yang ada di Indonesia mampu mengembangkan diri Indonesia.
6. Sumber daya yang mudah dikelola
Melalui otonomi daerah maka sumber daya yang dimiliki Indonesia menjadi lebih mudah dikelola seperti Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.
Sementara pemerintah daerah berperan sebagai lembaga terdekat yang jauh lebih mudah untuk mendeteksinya.
Apabila pemerintah telah mendeteksi maka untuk pengembangan Indonesia akan menjadi lebih mudah.
Misalnya apabila suatu daerah memiliki sumber daya berupa laut maka pihak pemerintah daerah bisa mengelolanya menjadi sumber perikanan, wisata, bahkan mengelolanya menjadi perbatasan wilayah laut maupun yang lainnya.
Jika hal ini diatur oleh pemerintah pusat maka tugas pemerintah pusat akan menjadi bertambah dan hal ini belum tentu bisa ditangani dengan baik.
7. Efisiensi waktu
Dengan adanya otonomi daerah maka dapat menjadikan waktu pengembangan negara akan lebih efisien karena segala sesuatunya dapat dilakukan sendiri.
Apabila segala sesuatunya harus ke pemerintah pusat, terdapat perjalanan birokrasi baik dari bawah hingga instansi yang terkait, selain itu waktu yang dibutuhkan juga cenderung lebih lama, sementara kejadian membutuhkan pemecahan masalah sesegera mungkin.
Dengan demikian maka di setiap wilayah provinsi hingga Kecamatan terdapat dinas-dinas yang terkait dalam bidang tertentu.
Misalnya seperti pengadilan tingkat kecamatan, kepolisian tingkat kecamatan maupun dinas-dinas yang terkait lainnya.
8. Efisiensi Biaya
Otonomi daerah memberikan dampak positif tidak hanya pada efisiensi waktu saja namun efisiensi biaya juga bisa dirasakan oleh pemerintah.
Bagi masyarakat yang ingin membuat akta kelahiran dapat secara langsung datang ke pemerintah daerah terlebih lagi jika masyarakat tersebut tinggal di tempat yang jauh dari pemerintah pusat negara.
Jika demikian, maka hal ini akan membutuhkan biaya yang cukup besar dari mengurus dari tingkat bawah sampai ke perjalanan pusat.
Dengan adanya otonomi daerah, maka memberikan dampak positif berupa penekanan biaya yang lebih murah.
Dampak Negatif Otonomi Daerah
Pada sistem daerah tentu memiliki keterangan yang mana setiap kebijakan pasti memiliki dampak positif dan negatif otonomi daerah bagi masyarakat dan pemerintahan Indonesia.
Jika Anda sudah mengetahui dampak positif seperti yang ada di atas, sekarang saatnya Mas Bro dan Mbak Bro mengetahui dampak negatif otonomi daerah yaitu seperti berikut ini:
1. Daerah yang miskin akan sulit berkembang
Daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya yang berkembang maka hal ini bisa menjadikan daerah tersebut sulit maju.
Sementara setiap daerah akan berlomba-lomba mengembangkan wilayah masing-masing tanpa harus mempedulikan wilayah yang lainnya.
Sebaiknya pemerintah daerah dan pemerintah pusat melakukan peraturan untuk menggali kreativitas SDM.
2. Menimbulkan konflik antar daerah
Pengembangan masing-masing wilayah bisa menimbulkan konflik antar daerah, terlebih lagi untuk daerah perbatasan Sumber Daya Alam dan wilayah.
Untuk mengatasi konflik yang terjadi maka keutuhan NKRI harus terus ditanamkan.
Dalam hal ini membutuhkan kearifan kepala daerah dalam membuat kesepakatan bersama maupun kebijakan.
3. Koordinasi antar daerah yang tidak terjalin
Dampak negatif otonomi daerah, mampu menjadikan koordinasi antar daerah tidak terjalin.
Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki wewenang yang berbeda.
Sementara koordinasi maupun kerjasama hanya dilakukan sesuai pada kesepakatan kepala daerah maupun kebijakan pemerintah daerahnya.
4. Kesenjangan sosial semakin meningkat
Wilayah yang berdekatan maka kesenjangan sosial akan semakin meningkat, namun hal ini berbeda dengan pemerintahan.
Misalnya seperti antara wilayah Jakarta dengan daerah penyangganya.
Jika kesenjangan sosial semakin meningkat maka mampu berakibat konflik sosial, sehingga sebaiknya kesenjangan sosial tidak terus-menerus dibiarkan.
Dampak positif dan negatif otonomi daerah bersumber pada diri pribadi masing-masing yang telah menjabat maupun pihak pemerintah pada tingkat pusat dan daerah.
Semua masyarakat tentunya memiliki harapan supaya otonomi daerah mampu berjalan dengan lancar sesuai tujuan pembangunan nasional yang sudah ada pada pokok pikiran pembukaan UUD 1945.
