Halo sobat cerdika! ayo semangat belajar karena berbagai test sudah ada di depan mata.
Admin akan membahas tentang materi PPKn di artikel ini.
GBHN secara umum dapat diartikan sebagai pola umum dari konsep pembangunan nasional.
Yang mana isinya adalah serangkaian program kerja detail, yang dijalankan terus menerus.
Semua program yang tertulis bertujuan untuk memenuhi amanat UUD 1945, terutama bagian pembukaan yang merupakan identitas nasional.
Jika dijabarkan dengan lebih sederhana, maka Garis-Garis Besar Haluan Negara ini memuat keinginan dari seluruh rakyat Indonesia.
Yang diputuskan oleh MPR dan dicanangkan dalam masa kerja berjangka selama 5 tahun sekali.
Sementara itu, proses perencanaan dan pelaksanaannya akan melibatkan 2 pihak, yaitu presiden dan wakil presiden serta MPR.
Pengertian GBHN
GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara, adalah suatu rumusan strategi yang dirancang secara sistematis guna mendukung proses pembangunan berskala nasional.
Selain itu, juga sebagai wujud dari aspirasi masyarakat sesuai dengan nilai yang terdapat dalam ideologi Pancasila.
Secara umum, program ini merupakan langkah untuk bisa merealisasikan cita-cita bangsa Indonesia.
Sejarah GBHN
Sejarah mulai dituliskannya naskah GBHN yang berisi rangka program pembangunan nasional dimulai sejak tahun 70’an.
Seperti diketahui, bahwa menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara bukan merupakan perkara yang mudah.
Dibutuhkan waktu cukup lama untuk merumuskannya, supaya tetap sejalan dengan amanat UUD 1945, terutama yang terdapat dalam pasal 3.
Untuk membantu tugas MPR menyusun program tersebut, akhirnya pada tahun 1971 presiden beserta wakil diberi tugas untuk membantu MPR dalam menyusun GBHN.
Dan sejak saat itu, presiden harus sudah mempersiapkan gagasan dalam penyusunannya di sidang MPR selanjutnya, yaitu tahun 1973 hingga 1988.
Jadi, rancangan dan susunan GBHN merupakan mandat dari presiden yang dilimpahkan kepada MPR.
Kemudian diajukan pada sidang khusus MPR tahun 1983, yang tercatat dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1983.
Dalam naskah tersebut tertuang mengenai beragam konsep dan program untuk pembangunan, yang dipisahkan berdasarkan pada TAP.
Asas Pembentukan GBHN
Dalam proses pelaksanaannya, ada beberapa asas yang menjadi dasar pembentukan GBHN.
Berikut di bawah ini adalah pembahasan lebih lengkapnya:
- Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Keadilan serta kemakuran setiap individu
- Keadilan hukum
- Kekeluargaan guna mewujudkan semboyan negara Bhineka Tunggal Ika
- Swadaya manusia
- Manfaat dan fungsi bagi masyarakat
Fungsi GBHN
GBHN memiliki fungsi sangat besar dalam aspek pembangunan nasional.
Di bawah ini adalah penjelasan lengkapnya:
- Sarana menyalurkan aspirasi masyarakat demi terlaksananya pemerintahan yang lebih baik
- Sebagai dukungan bagi bangsa Indonesia supaya lebih termotivasi untuk maju. Namun tanpa meninggalkan nilai keadilan dan kesetaraan dalam berbagai lapisan sosial
- Landasan aspirasi masyarakat untuk menyuarakan hak serta kewajiban sebagai warga negara tanpa tekanan
- Untuk membangun SDM (Sumber Daya Manusia) dalam aspek ekonomi, politik, serta sosial budaya untuk memperkuat kesatuan bangsa
- Alat menyatukan antara pemerintah dan sipil. Yang mana dapat dilihat saat ini sering bertentangan mengenai cara pandang, dan juga menentukan keputusan. Sehingga mengancam persatuan bangsa Indonesia
- Landasan dasar dalam upaya mewujudkan sebuah persatuan bangsa. Sehingga tercipta budaya untuk mencintai setiap tahap yang dilakukan demi kemajuan bangsa dan negara
- Menjadi topangan bagi bangsa pada berbagai bidang guna kemaslahatan bersama
- Tameng dari globalisasi dan ancaman asing yang berusaha masuk ke Indonesia dan memecah persatuan bangsa. Karena masalah-masalah tersebut memang selalu terjadi pada negara berkembang yang sedang berusaha merangkak maju
Bidang dan Aspek Pembangunan Nasional
Pembangunan nasional merupakan salah satu usaha pemerintah yang didukung oleh masyarakat, dalam rangka memajukan bangsa dan negara.
Selain itu, pelaksanaan pembangunan secara nasional juga adalah wujud kerja nyata pemerintah setelah mendengarkan dan mempertimbangkan suara masyarakat.
Khususnya dari daerah yang pembangunan sarana dan prasarana belum merata.
Secara umum pembangunan nasional ini terdiri atas beberapa aspek bidang, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Bidang Hukum
Sudah menjadi rahasia publik bahwa hukum yang berlaku di Indonesia kerap menjadi bahan perbincangan masyarakat internasional.
Baik karena ketegasan sanksi yang diberikan, aturan yang terlalu spesifik, hingga fenomenal karena masalah yang disorot tidak biasa.
Dan faktanya, memang hukum negara juga sering menimbulkan perpecahan internal.
Kasus hukum yang selalu dipermasalahkan bangsa Indonesia adalah karena dianggap timpang.
Dimana kesetaraan dan keadilan hukum belum terlaksana dengan baik, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah.
Sementara itu, untuk bisa mewujudkan membangun bangsa besar diperlukan penegakan hukum yang tidak tebang pilih.
2. Bidang Ekonomi
Ekonomi adalah salah satu aspek terbesar yang pasti dialami oleh setiap negara, termasuk juga Indonesia.
Hal tersebut pula yang kemudian menjadi landasan bagi pemerintah dan individu untuk bisa meningkatkan perekonomian negara.
Supaya bisa mewujudkan keinginan tersebut, tentunya dibutuhkan usaha nyata untuk membangkitkan kondisi ekonomi negara.
Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh sipil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi adalah dengan membuka lapangan kerja.
Jadi, bisa mengurangi tingginya jumlah pengangguran di Indonesia.
Daripada itu, individu yang belum memiliki pekerjaan juga harus lebih terampil dan aktif mencari kerja.
Supaya kualitas kesejahteraan hidup juga meningkat.
3. Bidang Politik
Aspek lain yang memengaruhi GBHN adalah bidang politik.
Untuk bisa mewujudkan cita-cita memajukan pembangunan, maka diperlukan masyarakat yang dapat menyikapi situasi politik dengan cerdas.
Pasalnya, pembangunan di bidang politik juga merupakan upaya untuk menciptakan kesetaraan individu suatu bangsa, sesuai sistem politik di negara tersebut.
Apalagi, setiap orang memang memiliki pandangan berbeda akan politik.
Dan untuk mensukseskan langkah pembangunan berskala nasional, maka dibutuhkan sebuah sistem politik yang universal.
Sehingga kesetaraan dalam aspek politik dan hukum bisa terbentuk.
Oleh sebab itu, jika ingin maju masyarakat dituntut untuk lebih bersahabat dengan politik.
Secara lebih detail bidang ini terdiri atas politik dalam negeri, dan politik luar negeri.
Untuk dalam negeri, maka aturannya adalah: Memperkuat kelangsungan hidup NKRI, mengoptimalkan amanat dari UUD 1945 supaya bisa memenuhi kebutuhan rakyat dan sesuai dengan tuntunan zaman.
Sedangkan untuk politik luar negeri, aturannya adalah: Menetapkan tujuan politik internasional secara jelas sehingga sejalan dengan kepentingan bangsa, mempersiapkan diri menghadapi globalisasi, dan juga realisasi perjanjian kerja sama internasional guna kepentingan sosial politik.
Yang mana tujuannya adalah menyejahterakan bangsa.
4. Bidang Agama
Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya mengenai peran agama dalam GBHN.
Perlu diketahui, bahwa dalam rangka pembangunan nasional, maka penting untuk memerhatikan kedudukan suatu agama.
Hal ini dikarenakan agama merupakan suatu fondasi dasar spiritual, moral, dan juga etika.
Yang harus berjalan beriringan dengan pembangunan.
Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk memajukan aspek agama adalah dengan menyelenggarakan pendidikan keagamaan.
Dengan begitu, maka dapat mempermudah proses menyatukan berbagai perbedaan yang ada di antara umat beragama.
Dan tercipta rasa saling menghargai antara individu satu dengan lainnya.
Di samping itu, pemerintah juga harus mendukung optimasi peran serta fungsi dari lembaga keagamaan.
Supaya bisa mengatasi berbagai macam hambatan yang mungkin akan terjadi di dalam pelaksanaannya.
5. Bidang Pendidikan
Pendidikan merupakan landasan untuk memajukan sebuah bangsa, termasuk juga dalam aspek pembangunan nasional.
Menciptakan generasi muda yang cerdas, berwawasan tinggi, dan memiliki rasa cinta tanah air merupakan hal utama yang sudah seharusnya diperhatikan oleh pemerintah.
Dengan lahirnya generasi baru inilah, maka Indonesia dapat berkembang.
Sayangnya, di Indonesia aspek pendidikan masih menjadi suatu permasalahan yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini.
Faktor terbesar yang menjadi hambatan perkembangan pendidikan adalah ekonomi dan keadaan.
Mahalnya biaya pendidikan, dan kurangnya kesadaran masyarakat dari kelas menengah ke bawah akan pentingnya sekolah.
Hal tersebut pula yang membuat pendidikan di Indonesia sulit berjalan secara merata.
Padahal, peran lembaga pendidikan dalam mendukung proses pembangunan nasional ini sangat besar.
Karena generasi muda adalah ujung tombak dan harapan bangsa untuk mewujudkan cita-cita.
Untuk membuat bangsa Indonesia menjadi besar dan maju.
6. Bidang Sosial dan Budaya
Secara umum, sosial budaya dapat dipahami sebagai cerminan dari sikap dan perilaku sebuah bangsa.
Jadi, baik dan buruk kebiasaan masyarakat suatu negara akan di cap sebagai budaya dari bangsa tersebut, oleh negara lain.
Contoh sederhananya adalah, Indonesia dianggap memiliki budaya ramah dan suka senyum, karena sangat friendly.
Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial, maka dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan penduduk sipil.
Beberapa kebijakan yang harus diperbaiki pemerintah untuk memberikan kesejahteraan secara sosial, antara lain: Memperbaiki layanan kesehatan supaya terjangkau oleh semua kalangan.
Dan dalam bidang budaya, maka setiap individu seharusnya memiliki kesadaran untuk mencintai dan turut melestarikan budaya asli.
Sehingga tidak tergerus oleh perkembangan zaman.
Sebagaimana yang mungkin kamu ketahui, bahwa budaya tradisional Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang dapat menjadi pendukung kemajuan peradaban.
Dalam aspek sosial budaya juga melibatkan generasi muda sebagai pemeran utama.
Disini, para muda-mudi harus bekerja sama untuk memajukan khazanah olahraga Indonesia.
Selain melahirkan generasi olahragawan baru, olahraga juga dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Jadi, bukan hanya soal prestasi saja yang harus dikejar.
7. Bidang Pertahanan dan Keamanan NKRI
Untuk mensukseskan program yang tertuang dalam GBHN, maka dibutuhkan dukungan dari pihak TNI Polri, yang mana berperan sebagai pelindung bagi negara.
Oleh sebab itu, maka penting untuk menata dan memperjelas peran fungsi angkatan bersenjata.
Sehingga stabilitas negara bisa tetap terjaga.
Di samping itu, kemandirian lembaga juga penting.
8. Bidang Pembangunan Daerah yang Adil dan Merata
Otonomi daerah yang merata merupakan salah satu kunci sukses pembangunan nasional.
Oleh sebab itu, setiap kepala dan wakil daerah memiliki tugas untuk bisa meningkatkan kualitas daerah masing-masing, supaya setiap daerah bisa berkembang dan maju.
Di samping mengkaji ulang mengenai asas desentralisasi dan Undang-Undang yang berlaku.
Stabilitas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah juga harus diperhatikan.
Supaya ada keseimbangan penggunaan anggaran pusat dengan daerah.
Untuk bisa mencapainya, maka dibutuhkan transparasi sistem, dan juga harus menjunjung tinggi kejujuran.
Sehingga otonomi daerah bisa berjalan secara maksimal.
9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Supaya pembangunan nasional dapat terwujud, maka diperlukan kerja ekstra.
Salah satunya adalah dengan mengolah dan memanfaatkan SDA semaksimal mungkin guna menyejahterakan rakyat Indonesia.
Kalau rakyat makmur dan kesejahteraan ekonomi merata, maka otomatis kemajuan di bidang pembangunan juga akan mengikuti.
Untuk bisa mengoptimalkan manfaat SDA, maka bisa memanfaatkan peran teknologi canggih yang mengusung konsep ramah lingkungan.
Selanjutnya, penerapan kerja sama secara seimbang antara pusat dengan daerah.
Sehingga sumber daya alam ini dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Dengan kata lain, tidak ada kepentingan golongan.
Selain memiliki fungsi sebagai penyeimbang dan pendukung pembangunan nasional.
GBHN juga memiliki peran sangat penting dalam mencapai misi mewujudkan cita-cita seluruh rakyat Indonesia, yaitu penyelenggaraan pembangunan secara merata.
Sebagaimana yang tertuang dalam sila ke-5 dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
