Pernah dengar istilah demokrasi liberal? Mungkin kamu tau apa itu demokrasi, tapi apa sih itu demokrasi liberal?

Buat kamu yang belum tau, coba simak nih pembahasan lengkap demokrasi liberal berikut ini, dari mulai pengertian, hingga contoh negara penganut demokasi liberal.

Penasaran? Yuk langsung simak!

Pengertian Demokrasi Liberal

Demokrasi liberalisme umumnya dipahami sebagai sistem pemerintahan di mana orang menyetujui penguasa mereka secara konstitusional dibatasi untuk menghormati hak-hak individu.

Demokrasi liberalisme adalah suatu bentuk pemerintahan di mana demokrasi perwakilan beroperasi di bawah prinsip-prinsip liberalisme, yaitu melindungi hak-hak individu, yang pada umumnya diabadikan dalam hukum.

Demokrasi liberalisme ditandai dengan pemilihan umum yang adil, bebas, dan kompetitif antara berbagai partai politik yang berbeda.

Adanya pemisahan kekuasaan menjadi cabang-cabang pemerintahan yang berbeda, aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari masyarakat terbuka, dan perlindungan yang sama atas hak asasi manusia, kebebasan masyarakat, dan kebebasan politik untuk semua orang.

Demokrasi liberalisme berawal pada doktrin filosofis tertentu dan perkembangan konstitusional, yang muncul terutama di Inggris dan Amerika Serikat. Kata sifat liberal menunjuk pada seperangkat doktrin filosofis yang menekankan kesetaraan manusia.

Sistem ini dikembangkan pada periode modern awal, dimulai kira-kira pada abad ketujuh belas. Filsuf Inggris John Locke (1632-1704) berpendapat bahwa pemerintah yang sah hanya muncul dari persetujuan dan hak untuk menyetujui, pada gilirannya, berasal dari fakta alam: kesetaraan manusia.

Bagi Locke, yang menulis dalam Risalah Kedua Pemerintahannya (1690), keadaan alamiah yang mendahului semua pemerintahan adalah keadaan di mana “Makhluk dengan spesies dan peringkat yang sama  juga harus setara satu sama lain tanpa Subordinasi atau Subjeksi.

Menurut Locke, karena manusia pada dasarnya sama dengan politik (walaupun tidak sama dalam semua hal), satu-satunya cara di mana seseorang memperoleh otoritas politik yang sah atas yang lain adalah melalui persetujuan pihak lain.

Pemerintah tetap sah hanya selama ia melindungi hak-hak alami warga negara individu (yaitu, mereka yang telah memasuki kesepakatan sosial dengan memberikan persetujuan, secara eksplisit atau diam-diam, kepada pemerintah tertentu).

Hak-hak alami mencakup beberapa hal yang menjadi hak individu dalam keadaan alamiah, seperti kehidupan, kebebasan (termasuk kebebasan hati nurani) dan properti.

Konsepsi kuat tentang hak-hak orang dengan demikian ada pada awal liberalisme modern dan terus menginformasikan praktik demokrasi liberalisme di seluruh dunia.

Sejarah Demokrasi Liberal

Demokrasi liberalisme adalah ideologi politik liberal dan suatu bentuk pemerintahan di mana demokrasi perwakilan beroperasi di bawah prinsip-prinsip liberalisme klasik.

Demokrasi liberalisme juga disebut dengan demokrasi Barat, ditandai dengan pemilihan antara berbagai partai politik yang berbeda, pemisahan kekuasaan menjadi cabang-cabang pemerintahan yang berbeda, aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari masyarakat terbuka, ekonomi pasar dengan kepemilikan pribadi dan perlindungan yang sama.

Asal usul dari demokrasi liberalisme sendiri adalah muncul sekitar abad ke-18 Eropa atau juga dikenal sebagai Zaman Pencerahan. Pada saat itu, sebagian besar negara-negara Eropa adalah monarki, dengan kekuatan politik dipegang oleh raja atau aristokrasi.

Kemungkinan demokrasi belum dipertimbangkan secara serius sebagai teori politik sejak zaman klasik dan kepercayaan yang diyakini secara luas adalah bahwa demokrasi akan secara inheren tidak stabil dan kacau dalam kebijakan seiring dengan perubahan keinginan masyarakat.

Lebih lanjut diyakini bahwa demokrasi bertentangan dengan kodrat manusia, karena manusia dianggap jahat, kejam dan membutuhkan pemimpin yang kuat untuk menahan dorongan hati mereka yang merusak.

Pandangan konvensional ini pada mulanya ditentang oleh sekelompok kecil intelektual Pencerahan, yang percaya bahwa urusan manusia harus dipandu oleh akal dan prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan.

Mereka berpendapat bahwa semua orang diciptakan sama dan oleh karena itu otoritas politik tidak dapat dibenarkan atas dasar “darah bangsawan”, hubungan istimewa yang dianggap istimewa dengan Tuhan atau karakteristik lain apa pun yang diduga membuat seseorang lebih unggul dari yang lain.

Mereka lebih lanjut berpendapat bahwa pemerintah ada untuk melayani rakyat – bukan sebaliknya – dan bahwa hukum harus berlaku untuk mereka yang memerintah maupun yang diperintah (konsep yang dikenal sebagai supremasi hukum)

Beberapa gagasan ini mulai diekspresikan di Inggris pada abad ke-17. Ada minat baru pada Magna Carta, dan disahkannya Petisi Hak pada 1628 dan Habeas Corpus Act pada 1679 menetapkan kebebasan tertentu untuk subjek.

Gagasan tentang sebuah partai politik terbentuk dengan kelompok-kelompok yang memperdebatkan hak-hak atas perwakilan politik selama Debat Putney tahun 1647. Setelah Perang Sipil Inggris (1642–1651) dan Revolusi Agung tahun 1688, Bill of Rights diundangkan pada tahun 1689, yang dikodifikasi pada tahun 1689.

RUU tersebut menetapkan persyaratan untuk pemilihan umum reguler, aturan untuk kebebasan berpendapat di Parlemen dan membatasi kekuasaan raja, memastikan bahwa, tidak seperti sebagian besar Eropa pada saat itu, absolutisme kerajaan tidak akan menang.

Hal ini menyebabkan perubahan sosial yang signifikan di Inggris dalam hal posisi individu dalam masyarakat dan kekuatan Parlemen yang tumbuh dalam kaitannya dengan raja. Hak asasi manusia, hak sipil, kebebasan sipil dan kebebasan politik untuk semua orang adalah ciri dari demokrasi liberalisme.

Untuk mendefinisikan sistem dalam praktiknya, demokrasi liberalisme sering menggunakan konstitusi, baik secara tertulis atau tidak, untuk menggambarkan kekuasaan pemerintah dan mengabadikan kontrak sosial. Setelah periode ekspansi berkelanjutan sepanjang abad ke-20, demokrasi liberalisme menjadi sistem politik utama di dunia.

Prinsip Demokrasi Liberal

Demokrasi liberalisme berpendapat bahwa sistem politik yang ideal harus menggabungkan demokrasi mayoritas (pemerintahan oleh rakyat) dengan perlindungan hak-hak politik, hukum dan sosial individu dan kelompok minoritas. Australia adalah contoh negara yang menerapkan demokrasi yang liberal.

Demokrasi liberalisme sendiri memiliki beberapa prinsip di antaranya adalah menerapkan kebebasan individu dengan membatasi pemerintah. cara-cara pemerintah yang baik membatasi kekuasaan pemerintahan,

Prinsip demokrasi satu ini memiliki konsep-konsep yang memisah-misahkan kekuasaan seperti pemisahan kekuasaan, kedaulatan, konsitutionalisme, kewarganegaraan, aturan hukum. Warga negara berhak memeriksa pemerintah karena pemerintahan yang baik memastikan bahwa kekuasannya dibuat untuk sepenuhnya bertanggung jawab kepada rakyat

Prinsip dari sistemnya adalah semua berdasarkan suara rakyat. Pemerintahan yang baik mewakili suara prinsip rakyat dengan menegakkan pemerintahan perwakilan, mempertahankan hak suara demokratis dan menciptakan masyarakat yang demokratis.

Demokrasi liberal juga memunculkan hadirnya kontrak sosial yang memberikan hak kepada warga negara untuk membentuk sebuah lembaga negara yang memiliki sikap adil dan juga moderat. Sistem dari semokrasi yang liberal ini juga menganut masyarakat pasar bebas.

Pasar bebas adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada penawaran dan permintaan dengan sedikit atau tanpa kendali pemerintah.

Masyarakat pasar bebas adalah deskripsi singkat dari semua pertukaran yang terjadi di lingkungan ekonomi tertentu.

Di pasar bebas, hukum dan kekuatan penawaran dan permintaan bebas dari intervensi siapa pun dan apapun baik itu oleh pemerintah atau otoritas lain.

Demokrasi  liberalisme, sesuai dengan judulnya, memiliki karakteristik yang sesuai dengan filosofi politik liberal dan demokrasi.

Karakteristik ini sulit dijabarkan (tidak diragukan lagi ada negara-bangsa yang mengidentifikasi sebagai demokrasi liberalisme yang memiliki perbedaan besar dalam cara mereka menjalankan berbagai hal).

Ciri-Ciri Demokasi Liberal

Ada beberapa ciri-ciri demokrasi liberalisme di antaranya adalah :

1. Pemilihan umum yang bebas, adil dan teratur

Demokrasi liberal adalah demokrasi yang menyeimbangkan kehendak rakyat, sebagaimana ditunjukkan melalui pemilihan umum, dengan pemerintahan (negara) terbatas dan penghormatan terhadap kebebasan sipil di masyarakat.

Setiap orang memiliki hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui yang dipilih secara bebas.

Adapun ciri dari demokrasi yang liberal adalah menyelenggarakan pemilu untuk rakyatnya yang bebas, adil dan teratur.

2. Adanya pemisahan kekuasaan

Ciri selanjutnya dari demokrasi satu ini adalah memisahkan eksekutif, legislatif dan yudisial yang semuanya terpisah satu sama lain untuk mencegah pemerintahan yang terlalu terpusat dan terlalu kuat.

Demokrasi mungkin adalah kata yang paling sering dikaitkan dengan ideologi liberalisme.

Nilai-nilai demokrasi seperti akuntabilitas, pemerintahan terbuka, konstitusi yang dikodifikasikan, dan pemisahan kekuasaan semuanya didukung oleh paham liberal.

3. Lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada negara

Sistem dari demokrasi liberalisme adalah kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan negara karena masyarakatnya banyak yang memiliki sifat-sifat individualis.

Hak-hak asasi manusia yang sifatnya personal akan lebih diutamakan dari yang lain.

4. Ada dua kelompok masyarakat

Dalam suatu negara yang memiliki sistem demokrasi liberalisme, maka ada dua kelompok dalam kehidupan masyarakatnya. Dua kelompok inilah yang kemudian menentukan jalannya berbagai kebijakan pada suatu negara.

Adapun pembagian kelompok masyarakat ini disebut dengan istilah kelompok mayoritas dan  minoritas. Kedua kelompok ini hidup dengan berdampingan pada negara yang menganut paham demokrasi liberalisme.

5. Kebebasan minoritas dibatasi

Meskipun semua kekuatan masyarakatnya dibagi pada rakyat, namun tetap ada pembatasan hak terutama pada kaum minoritas.

Untuk kaum minoritas, maka kebebasan kelompoknya akan sangat dibatasi terutama yang terkait dengan eksistensi kelompok dan pengajuan bantuan hukumnya.

6. Kekuatan kaum mayoritas lebih banyak

Kaum mayoritas lebih banyak berpartisipasi dalam bidang politik, pengaruh dan peningkatan status daripada yang seharusnya dilakukan minoritas.

Kelebihan demokrasi liberal

1. Kebebasan bagi individu sangat dijunjung tinggi

Keuntungan pertama dari negara yang memiliki paham demokrasi liberal adalah bahwa kebebasan dari setiap individu dijunjung sangat tinggi.

Dengan hadirnya kebebasan individu Hak Asasi Manusia (HAM) juga semakin dihormati sehingga pelanggaran terhadap HAM bisa diminimalisir karena dilindungi oleh hukum.

Individu yang hidup di negara penganut sistem demokrasi liberal sangat bebas untuk berekspresii dan mengeluarkan aspirasinya.

2. Pendapatan masyarakat makin tinggi

Sistem demokrasi satu ini membuat suat negara bisa menerapkan pasar bebas sehingga bisa menghasilkan pendapatan yang semakin tinggi.

Negara yang menganut sistem ini bisa meningkatkan pendapatan rakyatnya. Ekonomi pasar bebas berlawanan dengan cara kerja ekonomi yang semuanya harus serba dikomando.

Sistem demokrasi liberalisme mengarah pada lebih banyak inovasi dan penelitian serta pengembangan usaha tanpa adanya birokrasi.

Masyarakat  tidak perlu menunggu pemerintah untuk memberi tahu mereka apa yang harus dibuat. Masyarakat bisa mempelajari permintaan, tren penelitian, dan memenuhi kebutuhan usahanya melalui inovasi.

3. Kekuasaan negara terhindar dari resiko penyalahgunaan pemerintah

Semua sistem berasal dari rakyat sehingga negara yang menganut paham demokrasi liberalisme tidak bisa berkehendak sesuai dengan keinginannya.

Kekuasaan pemerintah berada di tangan parlemen yang mana tidak bisa disalahgunakan seenaknya oleh pemerintah.

4. Teknologi dan ilmu pengetahuan semakin meningkat

Masyarakat akan terus berinovasi dan sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman.

Kebebasan yang diberikan kepada individu mendorong masyarakatnya untuk bisa meng-upgrade ilmu pengetahuan yang mereka miliki.

Kekurangan demokrasi liberal

1. Sikap individualisme akan semakin tinggi

Dikarenakan sistem demokrasi liberalisme ini sangat menjunjung kebebasan individu pada masyarakatnya, maka tidak heran jika banyak masyarakat di negara yang menganut sistem ini memiliki sikap individualisme yang tinggi.

Individualisme memungkinkan seseorang untuk bahagia dengan siapa dia dan memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang dia inginkan.

Manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri sehingga jika individualismenya tinggi maka dalam masyarakat tidak ada rasa saling gotong royong.

2. Tidak adanya demokrasi secara langsung

Negara yang menganut sistem demokrasi liberalisme ini sesungguhnya tidak menerapkan apa yang disebut dengan demokrasi.

Demokrasi adalah sebuah pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat. Suatu  bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan secara langsung oleh mereka atau yang terpilih  di bawah sistem pemilihan umum yang bebas.

Sementara demokrasi liberalisme kekuasannya jatuh pada parlemen dan masyarakat mayoritas sehingga tidak sepenuhnya menjunjung demokrasi yang terbuka.

3. Memicu konflik antara ras dan agama

Dikarenakan individualismenya tinggi, maka tidak heran jika masyarakatnya rentan terkena konflik.

Ya, sistem ini berakibat pada konflik tentang kontrol kekuasaan negara, alokasi sumber daya yang tidak merata, masalah kewarganegaraan, keruntuhan negara, penurunan ekonomi, dan bentrokan etnis-agama.

4. Muncul serangan terorisme

Serangan terorisme juga bisa muncul kepada negara yang memiliki paham demokrasi liberalisme dan menyebabkan bermunculan banyak serangan.

Pada umumnya serangan ini disebabkan hadirnya kelompok-kelompok radikal yang tidak menyetujui adanya  paham liberal.

Serangan terorisme ini sangat memberikan ancaman terhadap pemerintahan dalam suatu negara.

Negara yang Menganut Demokrasi Liberal

Demokrasi liberalisme biasanya memiliki hak pilih yang umum, memberikan semua warga negara untuk mendapatkan hak memilih terlepas dari etnis, jenis kelamin, atau kepemilikan properti.

Namun, secara historis beberapa negara yang dianggap sebagai demokrasi liberal memiliki waralaba yang lebih terbatas dan beberapa tidak memiliki surat suara rahasia.

Mungkin juga ada kualifikasi seperti pemilih diharuskan mendaftar sebelum diizinkan untuk memilih. Keputusan yang diambil melalui pemilihan tidak dibuat oleh semua warga negara tetapi oleh mereka yang memenuhi syarat dan yang memilih untuk berpartisipasi dengan memilih.

Demokrasi liberal dapat mengambil berbagai bentuk konstitusional karena dapat berupa monarki konstitusional, sistem semi-presidensial, republik atau memiliki sistem parlementer.

Nah, beberapa negara yang menganut sistem demokrasi yang liberal adalah :

• Australia
• Belgia
• Kanada
• Denmark
• Jepang
• Belanda
• Norwegia
• Spanyol Inggris
• Perancis
• Jerman
• India
• Italia
• Irlandia
• Amerika Serikat
• Romania

Negara Indonesia sendiri tidak menganut paham demokrasi satu ini. Adapun paham yang dianut Indonesia adalah demokrasi Pancasila.

Jadi sudahkah kamu memahami lebih jauh tentang pengertian dan ciri-ciri dari sistem demokrasi liberalisme ini?