Sebagai negara kesatuan yang punya wilayah yang sangat luas, maka otonomi daerah yaitu cara yang dipandang paling efektif dalam penyelenggaraan pemerintah.
Pembangunan bisa menjangkau sampai ke wilayah atau daerah paling terpencil sekalipun, dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat dan sumberdaya yang dimiliki daerahnya.
Kenapa begitu, hayo?
Karena, tiap wilayah yang termasuk negara kesatuan Indonesia gak sama kondisinya dan cuma pemerintah daerah yang jadi pemerintahan paling dekat yang mengetahui serta bisa buat kebijakan khusus sesuai wilayahnya.
Tapi, dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus berpegang teguh pada UUD 1945 yang jadi konstitusi Indonesia dan UU yang berlaku.
Didalam kedua aturan tersebut ada beberapa prinsip yang harus dimiliki dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Apa aja sih, prinsip-prinsip otonomi daerah tersebut? Ingin tahu? Makanya, yuk langsung aja simak ulasan berikut ini!
1. Prinsip Tanggung Jawab
Adanya pemberian wewenang dan tugas dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah harus benar-benar dilaksanakan sesuai tujuannya.
Makanya, prinsip tanggung jawab harus ditegakkan oleh pemerintah daerah yang mengemban tugas dan juga kewajiban.
Pemerintah pusat juga harus benar-benar memastikan, kalo pemerintah udah benar melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajibannya.
Dimana, kewajiban itu jadi memberdayakan daerah demi kepentingan seluruh warga daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional.
Pemerintah daerah berperan mengatur proses pemerintahan dan pembangunan di daerah dan bertanggungjawab atas seluruh dinamika yang terjadi.
2. Prinsip Otonomi Nyata
Indonesia merupakan negara yang punya luas wilayah dan rubuan pulau didalamnya, dan banyak sekali keragaman pada masyarakatnya.
Mulai dari keragaman suku, agama, budaya, dan nilai-nilai tradisional. Makanya, otonomi daerah punya prinsip nyata yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif wilayah masing-masing.
Dimana, situasi dan kondisi wilayah tersebut akan berbeda satu dengan yang lainnya.
Daerah diberikan kebebasan, kewenangan, dan kewajiban yang yang dilaksanakan secara nyata sesuai kekhasan daerah yang dikuasainya.
Pemerintah pusat cumaa memberikan kebijakan secara garis besar dan pemerintah daerah yang mendefinisikan sendiri sesuai kemampuan daerah.
3. Prinsip Kesatuan
Prinsip kesatuan ini diperlukan, supaya pemerintah daerah benar-benar berusaha meningkatkan kesejahteraan warga atau masyarakat di daerahnya di segala bidang.
Dengan meningkatnya kesejahteraan, cara mengatasi kesenjangan sosial dengan wilayah lain bisa diminimalisir. Akibatnya, persatuan dan kesatuan semakin terjaga.
Selain itu, pemerintah daerah harus memperhatikan segala dinamika yang terjadi di wilayahnya, jadi lebih cepat menyelesaikan masalahnya kalo terjadi hal yang gak diinginkan.
Begitu juga dengan gerakan yang bisa meniadakan kesatuan. Pemerintah Daerah sendiri harus tetap ada dan jadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan wilayah yang berdaulat.
4. Prinsip Demokrasi
Prinsip dan ciri utama pemerintahan demokrasi ini harus tetap dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Demokrasi yang menyatakan, kalo kedaulatan ada di tangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Dalam hal ini, semua kegiatan atau urusan pembagunan bisa melibatkan semua masyarakat buat kesejahteraan mereka, dan kebijakan yang dibuat juga harus kebijakan yang pro rakyat.
5. Prinsip Dinamis
Didalam prinsip dinamis, diharapkan proses penyelenggaraan pemerintah pada daerah terus bergerak maju mengikuti perkembangan dunia saat ini.
Apalagi, saat ini dampak globalisasi hampir gak bisa dibendung oleh siapapun.
Dengan berprinsip dinamis, penyelenggaraan pemerintah daerah harus memperhatikan hal itu dan mengambil segala dampak positifnya serta melindungi dari dampak negatifnya buat warganya.
Contohnya:
Penyelenggaraan pemerintah dengan mengoptimalkan peranan teknologi informasi sebagai prinsip dinamis menyesuaikan dengan globalisasi.
Tapi di sisi lain, pemerintah ikut aktif memerangi penyalahgunaan bahaya narkoba buat generasi muda yang semakin banyak, karena semakin mudah masuk ke wilayah mana aja berkat teknologi.
6. Prinsip Otonomi Daerah Seluas-luasnya
Artinya di luar urusan pemerintah pusat, pemerintah daerah diberi kewenangan seluas-luasnya. Daerah punya kewenangan buat kebijakan daerah sendiri sesuai aturan yang berlaku.
Yang penting, kewenangan yang luas dilaksanakan harus sesuai aturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab buat kepentingan masyarakat.
Kewenangan pemerintah daerah itu mencakup semua urusan pemerintahan, kecuali politik luar negeri, agama, keamanan, keuangan, peradilan, dan fiskal nasional.
7. Prinsip Penyebaran
Jadi, adanya prinsip penyebaran ini karena wilayah Indonesia yang sangat luas dan membentang dari Sabang sampai Merauke dengan ribuan pulau di dalamnya.
Kalo, pemerintah pusat melakukan segala sesuatunya tanpa bantuan asas desentralisasi daerah, maka ada tempat-tempat yang jauh dan terpencil yang mungkin gak mengenal pembangunan.
Makanya, penyelenggaraan pemerintah daerah harus benar-benar optimal menangkap aspirasi masyarakat, dan apa kebutuhan daerahnya buat kemudian membuka kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang ada.
8. Prinsip Pemberdayaan
Artinya, memberdayakan semua sumber daya yang ada seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan keserasian dan keseimbangan.
Prinsip pemberdayaan ini punya tujuan buat kesejahteraan masyarakat setempat dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Contohnya:
Pemberdayaan gak cuma dilakukan pada sumberdaya alam, tapi juga buat sumber daya manusia juga.
Sumber daya manusia ini bisa diberdayakan, kalo pendidikan dan ketrampilannya ditingkatkan. Berarti, kebijakan peningkatan pendidikan yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu salah satu fungsi dan prinsip otonomi daerah.
9. Prinsip Keserasian
Otonomi daerah diselenggarakan bukan ingin mengeksploitasi semua sumber daya daerah tanpa memperhatikan akibatnya.
Makanya, prinsip keserasian tuh harus tetap dipertahankan.
Penggunaan sumber daya yang ada dengan sebesar-besarnya buat kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan keseimbangan.
Gak menghabiskan begitu aja, ini terutama berlaku pada penggunaan sumberdaya alam.
Penggunaan sumber daya alam di daerah harus memperhatikan keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan. Artinya, gak merusak dan membahayakan lingkungan yang akibatnya akan berbalik pada masyarakat sendiri.
Itulah beberapa penjelasan lengkap mengenai prinsip-prinsip otonomi daerah yang perlu kita semua ketahui.
Semoga pembahasan diatas mudah dipahami dan bermanfaat buat kalian semua. Oiya, jangan lupa share ke teman-teman kalian semua yak 😀
