Tahu gak sih, ternyata KPK dan Kehakiman mempunyai beberapa perbedaan, lho!
Ingin tahu, apa aja perbedaan dari KPK dan Kehakiman dalam fungsi-fungsinya? Yuk simak penjelasannya berikut ini!
KPK
KPK atau lembaga yang mengatasi masalah korupsi di Indonesia sebenarnya mempunyai wilayah kerja yang berbeda dengan lembaga kehakiman.
Kemandirian badan-badan pemerintah seringkali gak cukup menarik buat mendorong massa pendukung ke jalan-jalan.
Dibuat pada tahun 2002, KPK sering disebut sebagai lembaga pemerintah yang paling terpercaya di Indonesia.
KPK juga menerima pujian tinggi dari luar negeri dan dimasukkan sebagai model praktik terbaik buat lembaga antikorupsi dalam dokumen 2013 Transparency International (TI) seperti landasan hukum pemberantasan korupsi.
Tapi, seperti yang dialami oleh banyak lembaga antikorupsi di seluruh dunia, penyelidikan yang kuat terhadap korupsi sering mengarah pada reaksi keras.
Kehakiman
Kehakiman atau kumpulan lembaga peradilan juga sering menyelesaikan kasus administratif, perselisihan antara individu, kelompok, atau badan hukum dan lembaga pemerintah atas penerapan UU atau pelaksanaan program pemerintah.
Sebagian besar sistem hukum udah memasukkan prinsip kedaulatan negara, dimana pemerintah gak bisa digugat oleh penggugat non-pemerintah tanpa persetujuan mereka, seperti asas hukum tata negara.
Prinsip ini membatasi hak berperkara untuk mengejar solusi terhadap tindakan pemerintah.
Tapi, hak warga negara buat bebas dari penerapan UU dan peraturan pemerintah yang sewenang-wenang, gak pantas, dan menyalahgunakan udah lama diakui dan jadi fokus dari kasus-kasus administratif.
Sistem hukum berbeda dalam hal mana hakim mereka menangani kasus-kasus perdata, pidana, dan administratif.
Di beberapa negara, pengadilan mendengar ketiga jenis sengketa. Di negara lain ada pengadilan sipil, kriminal, dan administratif khusus.
Selain itu, punya beberapa pengadilan umum dan beberapa pengadilan khusus seperti landasan hukum pers di Indonesia.
Perbedaan KPK dan Kehakiman dalam Fungsi-Fungsinya
Berikut ini, ada beberapa perbedaan yang bisa kamu ketahui dari KPK dan Kehakiman dalam fungsi-fungsinya, yaitu:
1. Fungsi Yudisial
Saat perselisihan diajukan ke pengadilan, merupakan tanggungjawab pengadilan buat menentukan fakta-fakta yang terlihat.
Dimana, pengadilan menentukan fakta-fakta tersebut melalui bukti yang diberikan oleh para kontestan.
Setelah fakta-fakta udah ditetapkan, pengadilan memutuskan apa hukum yang berlaku buat kontroversi atau keadaan tertentu itu.
Di sini peradilan jadi penafsir hukum, yang merupakan fungsi utama peradilan. Jadi, tugas utama peradilan yaitu buat menentukan fakta hukum dan menerapkannya pada keadaan tertentu.
Perbedaan KPK dan Kehakiman, KPK juga akan melakukan hal yang sama, tapi mereka cuma melaporkan bukan pihak yang akan jadi penengah sebuah perkara.
2. Fungsi Pembuatan Hukum
Peradilan sementara menafsirkan hukum yang ada juga melakukan peran pembuat undang-undang.
Mungkin kedengarannya mengejutkan, tapi hukum-hukum “hakim-dibuat” yaitu umum buat semua sistem yurisprudensi.
Kesempatan semacam itu muncul, saat ketentuan undang-undang yang ada mungkin ambigu atau kadang-kadang dua atau lebih undang-undang dari pemerintah tertentu tampak bertentangan dalam keadaan tertentu.
Perbedaan KPK dan Kehakiman, KPK gak ikut andil dalam pembuatan hukum.
3. Perwakilan Konstitusi
Di negara-negara federal, peradilan merupakan penjaga konstitusi. Hakim Agung Hughes of America pernah berkata, seperti ini:
“Kami berada dibawah satu perserikatan, tapi Konstitusi adalah apa yang hakim katakan itu”.
Dalam konflik negara federal di yurisdiksi dan otoritas sering terjadi, karena ada beberapa pembuatan hukum dan otoritas eksekutif, masing-masing menunjukkan kekuatannya pada Konstitusi.
Dalam keadaan seperti itu, lembaga peradilan jadi wasit dan mengatur tindakan hukum negara dan pemerintah pusat.
Kalo undang-undang yang dibuat oleh badan-badan pembuat undang-undang ini bertentangan dengan ketentuan konstitusional.
Peradilan di negara-negara yang disebutkan di atas, diberdayakan buat menyatakan undang-undang yang relevan gak sah.
Pengadilan pada beberapa kesempatan udah menyatakan hukum Persatuan dan hukum Negara yang ilegal.
Sedangkan, Perbedaan KPK dan Kehakiman yaitu KPK ada sebagai bagian dari konstitusi.
4. Jurisdiksi Penasehat
Beberapa hakim nasional mempunyai yurisdiksi penasehat. Misalnya, Presiden bisa meminta saran dari Mahkamah Agung tentang undang-undang yang diusulkan.
Tapi, gak ada ketentuan seperti itu di negara lain. Mahkamah Agung Kanada juga diwajibkan berdasarkan ketentuan konstitusional buat memberikan saran tender pada Gubernur Jenderal.
5. Pelindung Hak Fundamental
Para hakim juga bertindak sebagai pembela hak individu. Peran peradilan seperti itu penting, karena mencegah hak individu buat dilanggar.
Selanjutnya, pengadilan akan mengeluarkan perintah yang melarang upaya-upaya tersebut sampai hak-hak para pihak ditentukan.
Yudisial merupakan pengawas hak dan kebebasan rakyat. Mahkamah Agung diberdayakan untuk melindungi Hak Fundamental warga negara.
Sedangkan, KPK akan meminta keadilan atas hak yang diberikan kehakiman atas individu yang tertuduh.
6. Fungsi Pengawas
Pengadilan yang lebih tinggi sering ditugaskan tugas pengawasan atas pengadilan yang lebih rendah.
Kehakiman dan KPK bertanggungjawab atas pengawasan sistem peradilan negara masing-masing.
Semoga bisa membantu dan bermanfaat 😀
