Kelebihan dan Kekurangan Otonomi Daerah

Halo para pejuang prestasi! udah sampai mana nih belajarnya? sebentar lagi sudah mau musim ujian ya, tetap semangat belajarnya.

Tenang, kali ini admin akan bantu kalian dengan artikel yang berisi materi tentang otonomi daerah, ayo di simak dengan baik yaa…

Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki oleh sebuah daerah tertentu untuk mengatur suatu urusan yang terkait pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Undang – Undang dan peraturan yang ada.

Kamu juga harus tahu kalao setiap peraturan itu memiliki kelebihan dan kekurangan otonomi daerah pun demikian.

Apa kamu udah tahu pengertian otonomi daerah?

UU No. 32 tahun 2005, yang menyatakan otonomi daerah adalah sebuah hak, wewenang, dan juga kewajiban pada sebuah daerah otonom yang mengatur sendiri kepentingan mengenai masyarakat, khususnya pemerintahan.

Jadi, tujuan utamanya  untuk menciptakan kesejahteraan rakyat di suatu daerah karena peraturannya.

 

Kelebihan Otonomi Daerah

kelebihan otonomi daerah

Pertama yang harus kamu ketahui mengenai otonomi daerah adalah kelebihannya.

Berdasarkan tujuannya, dalam memberikan wewenang untuk memberikan kesejahteraan bagi warga daerah tersebut.

Baik dari pemerintah pusat atau pun masyarakat daerah kelebihannya ini harus terlihat dari sudut pandang masing-masing keuntungan otonomi daerah.

1. Prioritas Pembangunan

fungsi pemilu Mempermudah pembangunan negara

Memasuki bagian kelebihan yang pertama dari otonomi daerah adalah masalah prioritas di dalam pembangunan sehingga lebih tepat sasaran.

Karena apabila diatur oleh pemerintah pusat, dikhawatirkan akan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, aspirasi yang diinginkan dan juga kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Dengan adanya otonomi daerah juga pemerintah pusat bebas mengatur dan menyesuaikan pembangunan berdasarkan kondisi daerahnya.

Sebagai contoh jika sedang bagus di bagian perkebunan, maka pembangunan akan di prioritaskan di bagian perkebunan.

Jadi, mungkin tidak akan ada lagi pembangunan yang terhambat di wilayah kamu, guys.

 

2. Pembangunan Daerah Lebih Maju

pembangunan daerah lebih maju

Hal ini terjadi karena adanya peningkatan pelayanan dan juga kesejahteraan sehingga pembangunan daerah yang terkait akan lebih maju.

Peningkatan pembangunan yang lebih tetap sasaran mengakibatkan pelayanan dan kesejahteraan.

Sebagai contoh kebijakan pembangunan akan lebih diutamakan bagian perairan dan perikanan, dengan begitu peningkatan kesejahteraan meningkat.

Dengan memberikan hak dan wewenang dari pemerintahan daerah ke bagian yang sedang banyak sumber daya dan memenuhi kebutuhan pasar pun tidak menutup kemungkinan bahwa daerah tersebut akan lebih maju.

Sehingga pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerah kamu sudah menggunakan teknologi yang tinggi.

 

3. Mengatur Pengelolaan Sendiri

Mengatur Pengelolaan Sendiri

Dengan adanya otonomi daerah juga sebuah daerah memungkinkan pengatur pengelolaan sumber dayanya sendiri.

berdasarkan potensi masing – masing pengelolaan dapat disesuaikan sehingga tidak ada daerah yang memaksakan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuannya.

Biasanya daerah yang banyak tenaga sumber daya alam lebih berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Pengelolaan daerah berdasarkan potensinya ini juga diatur dalam pendapatan dan pengeluarannya sesuai  dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Baik pada tahun yang sama atau pun berbeda, pengeluaran dan penerimaan dalam pembiayaan harus dikelola sendiri.

Hal ini juga memberikan keuntungan tersendiri buat wilayah kamu lho, guys.

 

4. Kerjasama Lebih Terjalin

kerjasama lebih terjamin

Pemerintah merupakan instansi milik negara yang dekat dengan rakyat.

Sehingga dengan adanya otonomi daerah aspirasi akan mudah terserap dari masyarakat.

Secara tidak langsung juga akan nada kerja sama yang terjalin antara pemerintah dan juga rakyat.

Dengan begitu pun akan mudah mengatur sebagai masalah dan problematika yang dialami oleh daerah tersebut, sehingga masalah di wilayah kamu bisa teratasi.

 

5. Mudah Menyesuaikan Kebutuhan

Mudah Menyesuaikan Kebutuhan

Pemerintah daerah lebih mudah menyesuaikan diri pada kebutuhan khusus daerah dengan adanya otonomi daerah.

Sebagai contoh di Jakarta mendapatkan perlakuan yang berbeda sebagai ibukota negara, dan juga di Yogyakarta yang lebih bergaya keraton sesuai dengan kebudayaan masyarakatnya di kota istimewa.

Atau Aceh menjalankan kebijakan pemerintahan daerah berdasarkan syariat islam.

 

Kekurangan Otonomi Daerah

Disamping kelebihannya, kamu juga harus tahu bahwa otonomi daerah juga memiliki kekurangan di samping kelebihannya.

Perlu kamu sadari supaya mampu meminimalisir kerugian.

Kekurangan ini juga yang memicu semua divisi atau bagian untuk melakukan introspeksi agar mendapatkan kelebihannya.

Kelebihan dan kekurangan otonomi daerah bisa anda dapatkan dengan mengetahui jalan kerjanya.

1. Pertentangan Peraturan

kekurangan otonomi daerah

Dengan otonomi daerah yang sudah ditetapkan pada beberapa wilayah juga bisa terjadi pertentangan.

Tapi, walaupun begitu selama peraturan yang ada saling melengkapi, tidak akan menimbulkan masalah.

Sebagai contoh pertentangan peraturan karena adanya pelaksanaan hukum silam di beberapa provinsi di Indonesia.

Hal tersebut bertentangan dengan pelaksanaan Undang – Undang yang berlaku di Indonesia.

Karena hal tersebut merupakan keinginan masyarakat dalam pelaksanaannya dalam saling melengkapi, dan juga mencegah hal negative terjadi dalam menciptakan ketertiban.

Hal yang sedang terjadi beberapa waktu lalu di Papua juga akibat ketidak sesuaia harapan masyarakat terhadap otonomi daerah.

Sebagian besar warga Papua tidak merasa puas karena mendapatkan perilaku yang tidak adil.

Sehingga warga Papua tidak segan untuk melakukan aksi gencar demi mewujudkan keinginan dalam memisahkan diri dari Indonesia.

Jadi, dengan adanya otonomi daerah membuat wilayah mana saja, termasuk wilayah kamu dalam keadaan kondusif.

 

2. Pengawasan yang Lemah

pengawasan yang lemah

Pengawasan menjadi lemah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Sehingga bisa dibilang akan memungkinkan muncul adanya penguasa – penguasa di daerah tersebut yang semena – mena.

Untuk mencegah hal ini terjadi perlu adanya peran aktif bagi masyarakat, termasuk kamu untuk mengawasi hal – hal yang sekiranya dapat memberikan kerugian semacam ini.

Pengawasan yang lemah juga merupakan inti dari kegagalan dalam program desentralisasi di era reformasi.

Akibatnya kemiskinan tak kunjung selesai dan tidak maksimalnya produktivitas dana transfer ke daerah.

Tidak hanya itu, pengawasan yang lemah ini juga masih sangat minim dalam koordinasi antar pemerintah, baik pemerintahan pusat atau pun provinsi.

Hal inilah yang menyebabkan pelaksanaan otonomi daerah di beberapa wilayah kurang berjalan dengan lancar dan menjadi kelemahan otonomi daerah.

 

3. Kesenjangan antar Daerah

pengangguran dan kemiskinan meningkat

Kelemahan otonomi daerah yang selanjutnya adalah adanya kesenjangan.

Karena tidak semua wilayah memiliki sumber daya yang banyak dan juga potensi yang dimiliki dibanding wilayah lain.

Bisa juga wilayah tersebut memiliki tenaga sumber daya yang banyak tetapi masih kurang baik dalam pengelolaannya.

Sehingga hasil yang di dapat tidak sesuai harapan dan terbilang jauh dari sasaran.

Dalam hal ini, banyak upaya yang dilakukan oleh kementerian untuk mengatasinya.

Salah satu yang dilakukan adalah dengan melakukan pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).

Program ini diselenggarakan melalui pembentukan sumber daya dan partisipasi masyarakat sehingga memberikan kontribusi dalam mengatasi masalah yang dialami oleh beberapa daerah.

Salah satu program yang dikembangkan adalah pembangunan jalan akses penghubung antar desa yang dapat menunjang kegiatan sosial ekonomi sebagai pelaku utama di proses perencanaan dan pelaksanaan.

 

4.Rentan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

rentan korupsi kolusi dan nepotisme

Kelemahan tidak hanya dirasakan oleh warga daerahnya saja, tetapi juga di kalangan pejabat dan pemerintah daerah.

Salah satunya penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan negara.

Korupsi dana di daerah paling banyak dilakukan dalam bentuk kolusi dan nepotisme.

Dimana adanya bentuk yang tidak profesional dalam menjalankan pekerjaan.

Tanpa melalui proses seharusnya banyak yang bisa dilakukan setiap proyek pembangunan yang diserahkan kepada perusahaan.

Salah satu hal utama yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi adalah dengan mendorong faktor – faktor internal yang dimiliki setiap orang.

Dan perlu adanya sistem akuntabilitas yang memadai di setiap organisasi yang dijalankan.

Ini merupakan kesempatan yang baik oleh pemerintahan daerah untuk membuktikan kemampuannya kepada warganya dalam menjalankan wewenangnya.


Walaupun memiliki kelebihan dan kekurangan otonomi daerah bagian pemerintahan daerah pun mampu memberikan keadilan nasional dan juga pemerataan wilayah daerah yang baik serta mendorong adanya pemberdayaan antar masyarakat.

Avatar
Vira Mahdiya

Saya mendalami Ilmu Pengetahuan Sosial sewaktu SMA dan sekarang Alhamdulillah menjadi mahasiswi di salah satu universitas favorit di Yogyakarta

Update : 30 April 2020 - Published : 11 Maret 2020