Kebijakan biasanya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Kebijakan publik erat hubungannya dengan administrasi pemerintahan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan merupakan
Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya).
Tahukah kamu apa pengertian dari kebijakan publik itu? Simak yuk, penjelasan lengkap tentang Kebijakan Publik berikut ini.
Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli
1. Menurut Easton (1969)
Kebijakan publik yaitu pengalokasian nilai-nilai kekuasaan buat seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat.
2. Menurut Thomas R. Dye (1981)
Kebijakan publik yaitu sebagai apa yang gak dilakukan ataupun apa yang dilakukan oleh pemerintah.
3. Menurut Chandler dan Plano (1988)
Kebijakan publik yaitu pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada buat memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.
4. Menurut Jonnes (1977)
Kebijakan publik merupakan suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu, dengan cuma mengubahnya sedikit demi sedikit.
5. Menurut Anderson (1975)
Kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang di bangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.
6. Menurut Chief J.O. Udoji (1981)
Kebijakan publik yaitu An sanctioned of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large.
Artinya,
Suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagaian besar warga masyarakat.
7. Menurut Erward
Kebijakan publik yaitu what governmernt say and do, or do not do. It is the goals or purposes of governments programs.
Artinya,
Apa yang dinyatakan dan dilakukan atau gak dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan publik.
8. Menurut Woll (1966)
Kebijakan publik yaitu sejumlah aktivitas pemerintah buat memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung atau melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
9. Menurut W.N Dunn
Kebijakan publik yaitu suatu daftar tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah diantaranya dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan pembangunan perkotaan.
10. Menurut Irfan Islami
Kebijakan publik yaitu serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau gak dilaksanakan oleh pemerintah yang punya tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu, demi kepentingan seluruh masyarakat.
11. Menurut Thomas Dye
Kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan atau gak dikerjakan oleh pemerintah.
12. Menurut Robert Eyestone
Kebijakan publik menurut Robert Eyestone merupakan hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.
13. Menurut Sulaiman (1988:5)
Kebijakan publik yaitu sebagai kebijakan negara atau pemerintah merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga dan pejabat pemerintah.
14. Menurut Bill Jenkins
Kebijakan publik yaitu suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik buat menentukkan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu.
15. Menurut G. Peters
Kebijakan publik yaitu sejumlah sebuah kegiatan pemerintah, baik yang dikerjakan sendiri atau melalui suatu lembaga lain yang akan mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat.
16. Menurut Carl Friedrich
Kebijakan publik yaitu sebuah usulan arah tindakan atau sebuah kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau sebuah pemerintah buat mengatasi suatu hambatan atau buat memanfaatkan sebuah kesempatan pada sebuah lingkungan tertentu dalam rangka buat mencapai suatu tujuan atau bisa merealisasikan suatu sasaran.
17. Menurut Henz Eulau dan Kenneth Previt
Kebijakan publik yaitu sebagai suatu keputusan yang tetap dan yang ditandai oleh kelakuan yang berhubungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat sebuah kebijakan dan yang melaksanakannya.
18. Menurut Amara Raksasataya
Kebijakan publik menurut Amara Raksasataya merupakan sebuah rangkaian suatu tindakan yang saling berhubungan.
19. Menurut Wikipedia
Kebijakan publik yaitu kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembantu kebijakan buat mencapai tujuan tertentu di masyarakat, dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.
20. Menurut Leo Agustino (2008:7)
Kebijakan publik yaitu serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu.
Dimana, ada hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya buat mencapai tujuan yang dimaksud.
Tujuan Kebijakan Publik
Tujuan kebijakan publik dikeluarkan atau dibuat sebenarnya berbeda-beda, sesuai dengan kebijakan apa yang dikeluarkan. Tapi, secara garis besar bisa dituliskan sebagai berikut ini:
1. Ketertiban
Tujuan kebijakan publik yaitu menjamin ketertiban dalam negara atau dalam daerah sesuai dengan di tingkat mana kebijakan dibuat.
Karena, ada beberapa hal di mana ketertiban gak berjalan tanpa adanya kebijakan publik.
Contoh kebijakan publik yang dilakukan buat menjaga ketertiban umum dalam masyarakat yaitu kebijakan dalam mengatur jalur bus dalam kota dan antar kota.
2. Melindungi Hak-Hak Masyarakat
Ada beberapa kebijakan yang dibuat untuk melindungi hak-hak masyarakat, khususnya pada hak asasi manusia.
Mengapa di atur begitu? Karena, setiap masyarakat mempunyai hak yang sama.
Kalo gak ada pengaturan dan setiap orang ingin bebas melaksanakan haknya tanpa batasan, maka kekacauan akan terjadi.
Contoh kebijakan yang dibuat untuk melindungi hak-hak masyarakat yaitu kebijakan mengatur pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar jalan.
3. Ketentraman dan Perdamaian
Tujuan semua kebijakan publik dibuat yaitu buat ketentraman dan perdamaian masyarakat dan semua warga negara yang ada. Kebijakan publik gak memihak satu golongan manapun.
Semua contoh kebijakan publik yang udah dikemukakan diatas yaitu demi ketentraman dan perdamaian. Meskipun, terkadang berbeda yang dipahami masyarakat.
Contohnya kebijakan menaikkan harga BBM dan mengurangi subsidi BBM. Ini sebenarnya dilakukan buat menyelamatkan masyarakat dari kelangkaan BBM.
4. Tujuan Bidang Tertentu
Kebijakan politik dalam hal tertentu dibuat untuk tujuan tertentu misalnya ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
Contoh kebijakan yang setahun ini yaitu dibentuknya badan Pembina pendidikan Pancasila.
Tujuan kebijakan ini yaitu buat menyelamatkan ideologi pancasila, yang dirasakan pemerintah udah mulai berkurang dipahami oleh masyarakat dan generasi muda.
5. Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan masyarakat yaitu tujuan yang tercantum di pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945.
Sebuah tujuan yang sepertinya jadi tujuan semua negara berdiri, dan kebijakan publik yaitu alat mencapai tujuan tersebut.
Fungsi Kebijakan Publik
1. Ketertiban
Kebijakan publik ini dibuat supaya terjadinya ketertiban, dan ketertiban tersebut nantinya akan memperlancar pembangunan.
Pembangunan di berbagai bidang bisa terlaksana dengan baik. Pihak yang ingin berinvestasi juga akan percaya dengan kondisi Indonesia. Semua bisa berjalan dengan adanya kebijakan publik.
Coba bayangin aja, kalo gak ada kebijakan publik. Maka seluruh masyarakat akan saling bertengkar atau bertikai buat mendapatkan haknya.
2. Menjamin Hak Asasi
Fungsi lain dari kebijakan publik yaitu dengan menjamin pelaksanaan hak asasi. Supaya, setiap orang bisa terpenuhi hak asasinya.
Gak ada yang tertindas, karena orang lain melanggar hak asasinya atau karena orang lain menuntut hak asasi dirinya tanpa memikirkan kepentingan orang lain.
3. Petunjuk Program Kegiatan
Setiap mencapai tujuan tentu ada rencana buat kegiatan, dan sebuah rencana buat mencapai tujuan jangka panjang.
Nah, kebijakan publik ini ibaratnya jadi petunjuk dan rambu dalam mencapai kegiatan. Ada beberapa hal yang gak tercantum dalam rencana kegiatan.
Dengan dikeluarkannya kebijakan publik, maka masalah yang terjadi di tengah akan disesuaikan rambu kebijakan publik yang dibuat.
4. Arahan Kepada Pelaksana
Kebijakan publik dibuat atau dikeluarkan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.
Misalnya: Kebijakan menaikkan harga BBM, kebijakan pembangunan jalan tol Pantura, lainnya. Semua dikeluarkan sesuai masalah atau perkembangan yang ada.
Pengeluaran kebijakan ini jadi arahan pada pelaksana di lapangan, dan kebijakan akan menentukan kapan pekerjaan harus selesai.
Pelaksana akan mencari jalan gimana, supaya pekerjaan dan program tersebut selesai tepat waktu.
5. Menyelenggarakan Administrasi dan Urusan Tata Usaha
Kebijakan publik fungsinya sebagai penyelenggara administrasi dan urusan tata usaha.
Setiap kebijakan akan dicatat jadi jelas pelaksanaan, tujuan, dan hasilnya buat selanjutnya dievaluasi.
Tanpa kebijakan publik, seorang pimpinan bisa aja mengeluarkan pernyataan tentang sesuatu, tapi itu gak bisa dijadikan aturan atau ketentuan.
Gak tercatat dan gak bisa dipertanggungjawabkan hasilnya pada masyarakat sebagai sasaran hampir setiap kebijakan yang ada.
Unsur-Unsur Kebijakan Publik
Dalam praktiknya kebijakan publik baiknya harus mengandung unsur-unsur, yaitu sebagai berikut ini (Widodo, 2001:190):
- Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- Kebijakan yaitu apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
- Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah buat gak melakukan sesuatu).
- Kebijakan publik (positif), selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).
Jenis Kebijakan Publik
Kebijakan publik bisa dibagi menjadi tiga kelompok, diantaranya yaitu sebagai berikut ini:
1. Kebijakan Publik Makro
Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau bisa juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar.
Contohnya:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah.
- Peraturan Presiden.
- Peraturan Daerah.
Dalam pengimplementasian, kebijakan publik makro bisa langsung diimplementasikan.
2. Kebijakan Publik Mikro
Kebijakan publik yang bersifat mikro, mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan publik yang diatasnya.
Bentuk kebijakan ini misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang ada d bawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali kota.
3. Kebijakan Publik Meso
Kebijakan publik yang bersifat meso atau yang bersifat menengah atau yang lebih dikenal dengan penjelas pelaksanaan.
Contoh dari kebijakan ini bisa berupa:
- Peraturan Menteri
- Surat Edaran Menteri
- Peraturan Gubernur
- Peraturan Bupati
- Peraturan Wali kota
- Keputusan Bersama atau SKB antar- Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali kota.
Tahapan Kebijakan Publik
Ada beberapa tahapan yang dilakukan supaya kebijakan yang dibuat bisa mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu:
1. Agenda Setting
Agenda setting yaitu tahap-tahap kebijakan publik pertama yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan dan menetapkan suatu kebijakan publik yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.
Penyusunan agenda merupakan suatu proses yang sangat baik buat memaknai apa sebetulnya yang jadi kebutuhan prioritas masyarakat.
Kebutuhan masyarakat yang dipilih dan ditentukan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan prioritas masyarakat secara keseluruhan, bukan prioritas masyarakat secara kelompok atau golongan tertentu.
2. Policy Formulating
Pokok-pokok permasalahan yang udah ditentukan oleh pemerintah kemudian dibahas secara lebih lanjut didalam forum khusus buat menetapkan kebijakan yang akan berlangsung di dalam negara atau daerah.
Didalam peramuan atau formulasi kebijakan publik, tentunya akan terjadi dialog atau diskusi diantara pemangku kebijakan.
Makanya, setiap peserta dialog atau diskusi perlu memperatikan cara mengemukakan pendapat di muka umum agar proses peramuan yang dilakukangak menimbulkan konflik diantara anggota forum.
3. Policy Adoption
Policy adoption yaitu tahapan ketiga yang dilakukan pemerintah dalam menentukan kebijakan publik yang akan diberlakukan secara umum buat masyarakat.
Adopsi kebijakan ini punyai tujuan secara legimitasi buat memberikan otorisasi atau kuasa pada jalannya proses dasar pemerintahan dalam menentapkan kebijakan publik.
Otorisasi atau kuasa yang diberikan pada pemerintah dimaksudkan agar cuma pemerintah yang bisa melakukan perubahan atau perbaikan dalam kebijakan publik.
Selain itu, dalam tahapan ini pemerintah juga dimungkinkan buat melakukan adopsi kebijakan dari negara lain atau daerah lain yang dirasa cocok.
Buat diterapkan di wilayah negaranya semata-mata sebagai salah satu tindakan buat cara merawat kemajemukan bangsa Indonesia.
4. Policy Implementation
Policy implementation yaitu suatu langkah yang bisa disebut sebagai langkah penerapan sekaligus langkah uji coba yang dilakukan pemerintah dalam penerapan kebijakan publik yang perlaku di masyarakat secara luas.
Dalam tahapan ini, pemerintah melakukan perannya sebagai pengawas buat mengawasi jalannya kebijakan publik yang berlaku di lingkungan masyarakat.
5. Policy Evaluation
Evaluasi kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah bisa disebut sebagai suatu kegiatan yang dilakukan buat menilai kebijakan publik yang udah dilaksanakan yang menyangkut pada subtansi, penerapan, dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan publik itu sendiri.
Melalui tahapan evaluasi ini, pemerintah bisa melakukan perbaikan terhadap kebijakan publik yang berlaku berdasarkan pengalaman yang udah dilalui selama kebijakan publik tersebut terlaksana.
Contoh Kebijakan Publik
1. Contoh Kebijakan Publik dalam UUD 1945
- Pasal 23 ayat 2 menyebutkan kalo sebuah kewajiban warga negara buat melaporkan dan membayarkan pajaknya di kantor pelayanan pajak sesuai dengan tempat tinggalnya.
- Pasal 27 ayat 1 mengatur kalo setiap warga negara Indonesia sama kedudukannya di hadapan hukum.
- Pasal 27 ayat 3 menyebutkan kalo warga negara wajib berpartisipasi dalam upaya bela negara.
- Pasal 28J ayat 1 mewajibkan setiap warga negara menghormati hak asasi manusia warga negara lainnya.
- Pasal 31 ayat 1 menjadikan pendidikan dasar sembilan tahun sebagai kewajiban bagi warga negara Indonesia buat mengikutinya.
2. Contoh Kebijakan Publik dalam Bentuk Produk Hukum Lain
- Undang-undang 9 tahun 1998 menunjukkan kebijakan publik yang melindungi kemerdekaan mengemukakan pendapat di Muka Umum.
- Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 menjelaskan tentang tata cara masyarakat berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi.
- Undang-undang No. 25 tahun 2009 yang mengatur tentang pelayanan publik.
- Undang-undang No. 22 tahun 2009 mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjadikan informasi publik yang dimiliki oleh pemerintah jadi terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan kemudahan akses ini, diharapkan negara bisa jadi bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- Undang-undang No. 39 tahun 2007 yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik menjadikan transaksi elektronik kita jadi lebih terjamin dan terlindungi.
- Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Contohnya pembuatan akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diatur dalam Undang-undang ini.
- Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membuat daerah kita mempunyai otonominya masing-masing.
- Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air mempunyai beberapa kebijakan publik, yaitu sumber daya air dikuasai negara, negara menjamin setiap orang bisa memperoleh air buat kebutuhan pokok sehari-hari, dan kewajiban pemerintah daerah buat membentuk kebijakan pengelolaan air di daerahnya.
3. Contoh Kebijakan Publik dalam Program Pemerintah
- Operasi Pasar saat ada harga salah satu bahan pokok yang sangat tinggi.
- Raskin (Beras untuk Rakyat Miskin) yaitu salah satu kebijakan publik yang dilakukan buat meningkatkan daya beli masyarakat miskin terhadap beras.
- Kredit Perumahan Rakyat (KPR) yaitu sebuah program yang dijalankan oleh pemerintah dengan alasan banyaknya warga negara Indonesia yang belum mempunyai rumah sendiri.
- Kredit Usaha Rakyat atau KUR yaitu program dari pemerintah yang dilakukan dengan memberikan modal pada usaha rakyat yang bersifat mikro, kecil, dan menengah.
- Kebijakan impor garam yang dilakukan baru-baru ini yaitu upaya pemerintah buat menyeimbangkan harga garam di pasaran yang meningkat sampai 4 kali lipat.
Itulah diatas penjelasan terlengkap mengenai Kebijakan Publik. Semoga pembahasan tersebut bisa menambah wawasan kalian semuanya 😀
