Pernah dengar istilah budaya politik partisipan?
Gampangnya, budaya politik partisipan adalah suatu budaya politik dengan masyarakat yang sangat terbuka dan dapat menerima pendapat dari luar.
Nah, untuk lebih lengkapnya, kamu bisa simak pembahasan berikut ini!
Apa Itu Budaya Politik Partisipan?
Pengertian budaya partisipan adalah
Suatu prinsip bahwa warga negara yang diorientasikan untuk memiliki kesadaran berpolitik.
Mereka harus tahu bahwa setiap warga negara merupakan bagian dari proses politik dalam pemerintahan mulai dari seluruh sistem hingga administrasi.
Masyarakat dengan budaya politik ini memiliki partisipasi dalam politik yang sangat tinggi, meski dalam peran yang paling kecil sekalipun.
Karakteristik warga negara dengan politik ini adalah masyarakat yang aktif dalam kehidupan politik negara.
Masyarakat juga dapat menolak atau menerima kebijakan yang dibuat pemerintah dengan alasan yang jelas.
Meski demikian budaya politik ini memiliki kekurangan, yaitu mudah diarahkan untuk memihak satu sisi saja.
Ciri-Ciri Budaya Politik Partisipan
1. Masyarakat memiliki pengetahuan tentang politik yang sangat baik.
Pengetahuan ini terjadi akibat dari kemajuan teknologi yang memudahkan penyebaran berita dan informasi.
Selain itu pendidikan masyarakat sudah cukup untuk mencerna semua informasi politik yang ada.
Masyarakat memiliki keterbukaan dan toleransi yang cukup tinggi terhadap hal-hal baru yang masuk.
2. Kesadaran politik yang tinggi dalam masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan
Masyarakat akan lebih aktif sehingga dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diterbitkan. Mereka juga mengetahui bagaimana cara untuk menyalurkan aspirasi yang benar.
3. Kontrol politik aktif dilakukan oleh masyarakat
karena memiliki kesadaran politik yang tinggi masyarakat memiliki kontrol politik.
Mereka akan mengawasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.
4. Warga peka pada masalah politik
Ciri lain dari budaya politik partisipan adalah warga negara juga menjadi sangat peka dengan masalah-masalah politik yang terjadi di negaranya.
Kepekaan ini membuat mereka dapat memutuskan tindakan yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.
5. Isu politik dapat dinilai warga negara dengan baik
Sebuah isu politik yang telah sampai ke masyarakat akan menimbulkan tindakan yang tidak terduga. Hal ini sebagai respon yang diberikan terkait masalah dalam politik suatu negara.
6. Masyarakat paham tentang warga negara yang baik
Hampir semua masyarakat memahami hak dan kewajiban yang harus dijalankan sebagai seorang warga negara yang baik.
Masyarakat mengetahui hak, kewajiban, fungsi dan kebijakan pemerintah dalam lembaga negara yang berkuasa.
7. Masyarakat patuh peraturan
Masyarakat cenderung mematuhi peraturan yang berlaku karena memahami bahwa peraturan dibuat untuk kepentingan semua lapisan masyarakat.
8. Peran aktif masyarakat
Masyarakat juga berperan aktif dalam memberi kritikan, saran dan masukan untuk pemerintah jika dirasa tidak bersesuaian dengan peraturan yang berlaku.
Berani mengeluarkan pendapat dilakukan karena mereka menyadari bahwa kebebasan berpendapat dilindungi oleh konstitusi.
Contoh Budaya Politik Partisipan
1. Menggunakan Hak Pilih Pemilu
Contoh yang pertama adalah menggunakan hal pilih saat berlangsungnya pemilu.
Sebagai warga negara yang baik, ikut melakukan pemilu sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.
Menurut undang-undang setiap warga negara berhak menggunakan hal pilihnya untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani sendiri.
Indonesia adalah negara yang menganut prinsip pemilu yang LUBER JURDIL. Artinya pemilu yang berlangsung secara umum, bebas, jujur, adil dan rahasia.
Calon pemimpin akan menentukan nasib masa depan bangsa selama 5 tahun kedepan jadi harus dipilih dengan baik dan benar.
2. Ikut Partai Politik
Jika kamu bergabung dalam satu partai politik maka kamu dianggap menerapkan politik partisipan.
Partai politik adalah suatu organisasi yang dapat digunakan untuk menyuarakan pendapat tentang kebijakan yang dibuat.
Dalam parpol ada yang hanya menjadi partisipan dan menjadi anggota kader.
Untuk menjadi calon legislatif kamu bisa mulai menjadi kader untuk menambah pengalaman.
Kader berperan aktif dalam kegiatan parpol dan bertugas mempengaruhi masyarakat untuk kepentingan pemilu.
Sedangkan partisipan hanya menyetujui kebijakan yang dibuat parpol karena telah dianggap sesuai dengan misi dan visinya.
3. Ikut Organisasi Tertentu
Masuk dalam suatu organisasi adalah salah satu contoh politik partisipan yang dilakukan dalam lingkup yang lebih kecil.
Misalnya organisasi pramuka disekolah, karang taruna dilingkungan rumah dan lainnya.
Ada juga organisasi besar seperti Lembaga Bantuan Hukum, Ikatan Dokter Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat dan komunitas besar lainnya.
Organisasi yang lebih besar dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah karena dianggap lebih ahli di bidangnya.
Misalnya Ikatan Dokter Indonesia yang mempengaruhi kebijakan dibidang kesehatan dan menjadi acuan saat menyelesaikan isu kesehatan gigi yang berkembang di masyarakat.
4. Lobbying
Lobbying dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat. Kegiatan ini digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Contoh yang sedang marak misalnya kegiatan yang dilakukan organisasi AILA.
Aliansi Cinta Keluarga (AILA) beranggapan bahwa Indonesia harus memiliki hukum yang jelas terkait masalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
Organisasi ini berjuang dengan melakukan berbagai hal di bidang hukum dan lobbying agar tercipta Undang-Undang yang menolak LGBT.
LGBT adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan sila pertama tentang ketuhanan.
Organisasi ini bahkan telah masuk ke mahkamah konstitusi untuk memperjuangkan judical review pada pasal tentang pasal kesusilaan.
5. Demonstrasi
Demonstrasi memiliki tujuan untuk menyampaikan kritik pada kebijakan tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan pemikiran rakyat.
Meski sering dinilai negatif adanya demo di suatu negara menandakan demokrasi yang berjalan dengan baik.
Demo yang negatif biasanya dilakukan dengan disertai kerusuhan dan pengrusakan yang merugikan negara serta mengganggu ketertiban umum.
Indonesia adalah negara yang melegalkan demonstasi sejak berakhirnya masa orde baru.
Beberapa demonstrasi yang pernah terjadi adalah demo buruh yang terjadi setiap tahun dan demo tahun 2016 tentang penistaan agama.
Demo tahun 1998 adalah demo terbesar yang terjadi di Indonesia, demo ini untuk menurunkan presiden Soeharto.
6. Partisipasi Musyawarah Mufakat
Politik partisipan yang paling mudah dilakukan dimanapun adalah melalui musyawarah.
Musyawarah dalam mufakat adalah ciri demokrasi pancasila yang hanya dimiliki oleh negara Indonesia.
Mengatasi masalah dengan baik adalah melalui musyawarah antara pihak yang terlibat. Selain itu musyawarah juga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan agar tercapai kesepakatan.
Hasil musyawarah tentunya harus di hormati semua pihak sehingga masalah dapat terselesaikan dengan baik.
Dalam lingkungan keluarga misalnya sering dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah atau membuat kesepakatan tertentu.
Pemilihan ketua kelas dan ketua RT juga merupakan hasil budaya politik partisipan.
7. Ikut Mengawasi Pemilu
Budaya partisipan yang baik salah satunya dapat dilakukan dengan mengawasi jalannya pemilu.
Pemerintah memang telah membentuk badan khusus yang ditugaskan untuk mengawasi jalannya pemilu.
Namun kamu sebagai warga negara yang baik dapat ikut serta mengawasi pemilu.
Tujuan pengawasan untuk melindungi suara rakyat dari kecurangan yang dilakukan pihak tertentu.
Hasil pemilu menentukan nasib masyarakat dalam 5 tahun kedepan, oleh sebab itu sangat penting di awasi karena berdampak pada kebijakan yang dibuat selanjutnya.
Pengawasan ini tentunya dilakukan dengan damai agar tidak menambah panas situasi politik saat pemilihan umum berlangsung.
8. Ikut Mengkritisi Calon Pemimpin
Kebebasan berpendapat membuat masyarakat dapat mengkritisi calon pemimpin.
Mengkritisi pemimpin tentu saja dilakukan dengan sopan dan tidak menyinggung SARA.
Karena jika menyinggung SARA akan berdampak lebih besar lagi. Mengkritik calon pemimpin juga dapat dilakukan dengan memberikan alasan yang logis dan bahasa yang sopan.
Cara mengkritisi calon pemimpin misalnya dalam wadah tertentu, seperti dalam debat capres.
Jika mengkritisi dengan menyebabkan hoax maka kamu bisa dipidana dengan pasal yang berlaku.
Pemerintah juga tidak melarang setiap individu yang ingin menyampaikan pendapatnya.
Budaya politik partisipan di Indonesia banyak terjadi terutama pada masyarakat milineal saat ini.
Kita terkadang menjadi sulit membedakan mana fakta dan hoax. Semuanya terlihat benar dengan pandangan politik yang berbeda-beda.
