Kamu pernah mendengar gak sih, tentang politik pintu terbuka itu?

Jadi, politik pintu terbuka ini udah ada setelah menanamkan sistem tanam paksa pada rakyat Indonesia oleh pemerintahan Hindia Belanda.

Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan politik pintu terbuka? Apa isi dari kebijakan politik pintu terbuka? Penasaran kan? Yuk langsung simak pembahasannya berikut ini!

Pengertian Politik Pintu Terbuka

Politik pintu terbuka adalah pelaksanaan politik yang dilakukan oleh colonial liberalis di Indonesia.

Pada politik pintu terbuka ini, golongan liberal Belanda mempunyai pendapat kalo kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia harus ditangani oleh pihak lain (pihak swasta).

Sedangkan, pemerintah cukup menjadi pengawas aja dalam pelaksanaan ekonomi yang berjalan di Indonesia tersebut.

Hal ini terjadi karena di tahun 1860, politik batig slot (pencari keuntungan besar) mendapatkan pertentangan dari golongan liberalis dan juga humanitaris.

Hal tersebut membuat liberal kabital mendapat kemenangan dengan memperoleh dukungan terbanyak di parlemen.

Latar Belakang Penerapan Politik Pintu Terbuka

Terbentuknya traktat Sumatera pada tahun 1871, yang memberikan kebebasan kepada pihak Belanda buat melebarkan wilayah kekuasaannya ke Aceh.

Sebagai bayarannya Inggris meminta Belanda menerapkan sistem ekonomi Liberal di Indonesia, supaya para pengusaha Inggris bisa menanamkan modal di Indonesia.

Sedangkan, penerapan politik pintu terbuka merupakan membuka Jawa buat perusahaan swasta. Jadi, keamanan dan kebebasan para pengusaha terjamin.

Pemerintah kolonial cuma memberikan kebebasan para pengusaha buat menyewa tanah, tapi gak buat membelinya.

Tujuannya, supaya tanah penduduk gak jatuh ke tangan orang asing. Tanah sewaan itu dimaksudkan, supaya produksi tanaman bisa di ekspor ke Eropa.

Ciri – Ciri Politik Pintu Terbuka

Ada beberapa ciri – ciri dari politik pintu terbuka yang pernah diterapkan di Indonesia dan harus kamu ketahui, diantaranya yaitu:

1. Pemerintah Cuma Sebagai Pengawas

Pemerintah merupakan pihak yang tugasnya cuma sebagai pengawas. Artinya, pihak swasta mempunyai kuasa penuh dalam menjalankan dan mengontrol jalannya perekonomian yang ada di suatu negara.

Terus, tugas dari pemerintah apa?

Nah, tugas pemerintah gak lain ya cuma buat mengawasi roda perekonomian tersebut.

Pemerintah gak boleh ikut campur dan mengatur serta mempengaruhi para pelaku ekonomi, terutama pada pihak swasta supaya mereka mampu menuruti keinginan pemerintah.

Tapi, pemerintah juga berhak buat memberikan saran apabila suatu saat perekonomian yang berjalan bisa memberikan dampak yang kurang baik.

2. Membuat Rakyat Menderita

Ciri-ciri politik pintu terbuka berikutnya yaitu memberikan dampak buruk kepada rakyat.

Di awal, tujuan dari politik liberal yang diharapkan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi, palah rakyat jadi korban dan semakin lama semakin menderita.

Jadi, rakyat dipaksa supaya mampu menyewakan lahannya buat dipakai oleh pihak swasta, dimana mereka cuma akan memperoleh biaya sewa lahan yang murah.

Mereka tentu gak akan memperoleh pendapatan sebelum penerapan sistem hukum Indonesia saat ini.

3. Keuntungan Melimpah Bagi Pihak Swasta

Jadi, pihak swasta mempunyai kendali dan pengaruh penuh terhadap perekonomian yang ada di suatu negara.

Dampaknya, pihak swasta yang nanti akan dapat keuntungan yang melimpah ruah, dimana mereka memperoleh keuntungan tersebut dari hasil perkebunan yang ada di Indonesia.

Keuntungan tersebut akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya produksi yang diperoleh dari masyarakat Indonesia.

Belanda secara otomatis akan jadi pusat perdagangan, karena Indonesia yang merupakan negara jajahan harus menyumbangkan keuntungan pada penjajahnya.

4. Industri Kerakyatan Mati

Ciri – ciri politik liberal yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu membuat industri kerakyatan mati.

Mereka lebih memilih bekerja di pabrik dan pihak swasta, dibandingkan harus mengolah usaha mereka sendiri.

Kondisi seperti inilah, yang akan mengakibatkan usaha kerakyataan mati dan palahan gak akan pernah berkembang sampai kapanpun.

Undang – Undang dalam Politik Pintu Terbuka

1. Undang – Undang Agraria (1870)

Setelah memenangkan hak di parlemen, kaum liberal berusaha buat memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia, meskipun masih ada dalam tanah jajahan Hindia Belanda.

Keberhasilan tersebut membuat kaum liberal mengeluarkan sebuah undang – undang. Undang – undang ini disebut dengan nama Undang-Undang Agraria Tahun 1870.

a. Isi Pokok Undang-Undang Agraria

Dibawah ini merupakan beberapa pokok – pokok dari UU Agraria 1870, yaitu:

• Masyarakat adat diberikan hak atas tanah dan menyewakannya kepada pengusaha swasta.
• Pengusaha bisa membeli tanah dari gubernur dalam waktu 75 tahun.

b. Tujuan Hukum Agraria

Hukum agraria sendiri dikeluarkan ada tujuan tertentu. Apa sih, tujuan dari Hukum Agraria itu? Berikut dibawah ini tujuannya:

• Memberi kesempatan dan jaminan pada swasta asing (Eropa) buat membuka usaha dalam bidang perkebunan di Indonesia.
• Melindungi hak atas tanah penduduk, supaya gak hilang (dijual).

2. Undang – Undang Gula (Suike Wet)

Pemerintah gak cuma menciptakan UU Agraria aja, tapi juga mencetuskan Undang – Undang Gula (Suiker Wet) pada tahun 1870.

Selain UU Agraria 1870, pemerintah Belanda juga mengeluarkan Undang-Undang Gula atau juga bisa disebut Suiker Wet pads tahun 1870.

Tujuan dibuatnya Undang – Undang Gula (Suiker Wet) yaitu buat memberikan kesempatan yang jauh lebih luas bagi para pengusaha perkebunan gula untuk berkembang.

a. Isi Udang – Undang Gula (Suiker Wet), yaitu:

• Perusahaan – perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap.
• Pada tahun 1891 semua perusahaan gula milik pemerintah harus udah diambil alih oleh swasta.

Kemunculan UU Agraria dan UU Gula tahun 1870, membuat banyak swasta asing yang berniat dan mempunyaii keinginan buat menanamkan modal di Indonesia, baik dalam usaha perkebunan atau pertambangan.

Dampak dari Politik Pintu Terbuka

Politik pintu terbuka ini mempunyai beberapa dampak tersendiri buat pihak Belanda dan juga Indonesia. Apa aja, dampak politik pintu terbuka buat rakyat Indonesia dan Belanda?

• Politik pintu terbuka pada awalnya bertujuan agar bisa memperbaiki kesejahteraan rakyat, tapi malah membuat rakyat semakin menderita.
• Rakyat semakin sengsara dan menderita dikarenakan eksploitasi besar – besaran terhadap sumber pertanian dan tenaga manusia.
• Rakyat mulai mengenal sistem upah dengan uang, juga mengenal barang – barang impor dan ekspor.
• Industri pribumi mati, karena para pekerjanya pindah bekerja ke pabrik – pabrik dan perkebunan.
• Munculnya pedagang perantara. Dimana mereka pergi ke daerah pedalaman buat mencari hasil pertanian yang kemudian dijual kepada grosir.

Gimana tuh, pembahasan tentang politik pintu terbuka yang ada diatas tadi? Mudah dipahami kan? Semoga artikel tersebut bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua.

Oiya, jangan lupa share ke teman – teman kalian semua yak! Supaya, teman – teman kalian juga mengetahui apa itu politik pintu terbuka 😀